Suara.com - Di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di berbagai daerah diwarnai kerumunan warga. Mereka berbondong bondong ke pasar untuk belanja kebutuhan lebaran.
Namun sayangnya, pusat perbelanjaan yang menjual kebutuhan sekunder seperti pakaian juga ramai diserbu warga. Social distancing atau jaga jarak untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 sudah tak dihiraukan.
Pertanyaannya, kenapa masih banyak warga yang nekat ke pusat perbelanjaan di tengah ancaman penularan virus corona?
Psikolog Bimo Wikantiyoso melihat fenomena itu dalam beberapa pendekatan pola prilaku masyarakat. Pertama, faktor psikis seseorang yang terpendam atau tertahan selama PSBB. Ia mengibaratkan seperti seorang pengendara yang terjebak kemacetan di jalan toll, selepas macet langsung melacu kecepatan kendaraannya.
"Jadi mereka sudah cukup lama di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain. Saat mereka punya uang yang agak lebih banyak, dapat THR, kemudian gajinya selama PSBB ada sisa lebih, sehingga mereka membelanjakan begitu ada kesempatan," kata Bimo kepada Suara.com, Jumat (22/5/2020).
Kondisi itu menunjukkan seolah-olah ada suatu arus massa yang begitu tinggi di pasar dan pusat perbelanjaan. Padahal, fenomena itu hanya suatu dorongan psikis seseorang yang lama terpendam di tengah pandemi, efek terlalu lama di rumah.
Kedua, pendekatan masalah penilian sosial yang dilatari tradisi di masyarakat. Terkadang seseorang melakukan sesuatu karena ingin dinilai baik di lingkungan sosialnya.
Seperti halnya situasi jelang lebaran ini, ketika lingkungan masyarakat sekitar mempersiapkan lebaran seperti biasa beli kue, beli baju, mengirim parsel, bingkisan dan sebagainya. Bila tak melakukan tradisi itu, mereka merasa bersalah.
"Jadi mau nggak mau ada suatu kewajiban harus memenuhi itu (belanja buat lebaran)," ujarnya.
Padahal kewajiban warga negara di tengah situasi pandemi saat ini adalah menjaga jarak aman agar terhindar dari penularan wabah ketimbang tradisi membeli baju lebaran. Mayoritas masyarakat yang keluar rumah mempersepsikan PSBB sebagai kebijakan yang tak menguntungkan bagi dirinya.
"Kita berhadapan dengan sekelompok orang yang mematuhi aturan PSBB dan yang tidak patuh PSBB. Yang membedakan tergantung bagaimana orang mempersepsikan keuntungan bagi dirinya lebih besar yang mana," terangnya.
Ketiga, pendekatan kebiasaan prilaku masyarakat. Kebiasaan perilaku masyarakat itu susah untuk diubah. Menurutnya, mengenai kebiasaan masyarakat itu seperti belanja kebutuhan lebaran seperti beli baju seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah. Namun pemerintah luput terkait hal itu.
"Kalau sudah bicara kebiasaan, kita akan sulit untuk mengubahnya. Misalnya anda biasa naik mobil manual, kemudian diganti ke metik itu perlu penyesuaian. Nah masa transisi antara lebaran yang tidak PSBB dan lebaran di saat PSBB itu gak ada yang mengelola," tuturnya.
"Jadi pengelolaan masa transisi kebiasaan masyarakat ini tidak disentuh sama sekali. Nggak ada mitigasinya sama sekali, itu yang luput dari pemerintah."
TERPOPULER
