Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menganggap kenaikan tagihan listrik PLN sebagaimana laporan masyarakat sudah tidak rasional.
Hal ini diungkapkannya melalui cuitan di Twitter yang diunggah pada Rabu (10/6/2020).
"Dari laporan publik, sepertinya sudah tidak rasional lagi alasan PLN bahwa kenaikan tagihan listrik semuanya kerena kenaikan penggunaan," tulis Said Didu.
Ia berharap kenaikan tagihan listrik ini tidak ada kaitannya dengan upaya pemerintah yang membutuhkan dana besar guna membayar utang.
"Semoga bukan karena PLN butuh cash besar untuk bayar utang sehingga 'menaikkan' penggunaan lewat mark up catatan penggunaan listrik?" komentar Said Didu.
Cuitan Said Didu ini langsung mendapat banyak respon warganet.
Pantauan Suara, Rabu (10/6) siang, cuitan itu telah mendapatkan lebih dari 1.800 like dan 500 retweet.
BACA JUGA: Protes PLN, Netizen: Tukang Las Ditagih Rp20 Juta, Ngelas Kapal Induk?
Beberapa warganet menuliskan keluhannya. Sementara yang lain sependapat dengan cuitan Said Didu.
Baca Juga: Viral! Warga Kemayoran Terlibat Tawuran di Masa PSBB Transisi
"Bingung om tagihan bulan juni bisa gitu, padahal pemakaian sama aja ga beda jauh om," tulis @voel01.
"Kalau terbukti melakukan mark up, bukan kah itu sebuah kejahatan? Perbuatan kriminal?" tanya @teguhs1.
"Itulah kenapa kita harus selalu mencatat meteran kita tiap akhir bulan untuk bukti. Harus cerdas menyikapi situasi 'konyol' seperti ini," komentar @maertpc.
BACA JUGA: Tarif Listrik Warga Membengkak, Anak Buah Luhut: Lapor ke Kami
Untuk diketahui, PLN telah menegaskan kenaikan itu bukan karena tarif listrik melonjak, melainkan pemakaian listrik pelanggan yang lebih panjang.
Menurut Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono, terdapat tiga alasan yang membuat tagihan listrik. Pertama, setelah ada PSBB masyarakat pun berkegiatan di rumah, mulai dari bekerja hingga belajar.
