Suara.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pihaknya sudah memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang. Kendati begitu, rekomendasi tersebut diiringi dengan catatan.
Catatan diberikan Gugus Tugas agar dalam pelaksanaan Pilkada nantinya dapat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat. Mengingat, masa pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.
"Secara umum, Gugus Tugas telah rekomendasikan penyelenggaraan pilkada namun dengan catatan khusus, yaitu harus mentaati protokol kesehatan," kata Doni dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI secara virtual, Kamis (11/6/2020).
"Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan pra kondisi untuk seluruh daerah yang terlibat, baik petugas lapangan maupun masyarakat hingga paling tidak di tingkat RT/RW agar mereka pahami," Doni menambahkan.
Doni menjelaskan, dalam aturan protokol kesehatan dasar diketahui pertemuan dalam jumlah besar merupakan hal yang tidak dibenarkan. Namun, pertemuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada dapat dilakukan asalkan mendapat pengawasan yang ketat serta menerapkan protokol kesehatan.
"Kalau toh akan dilakukan pertemuan dengan skala terbatas itu pun harus diawasi ketat. Karena kalau kita lihat ada banyak variasi daerah pilkada. Ada risiko tinggi, sedang, rendah warna kuning dan yang masih belum terdampak. Tapi semua ini akan berkembang, akan sangat dinamis tergantung tingkat kesiapan daerah," kata Doni.
Lebih lanjut, ke depannya bisa saja daerah dengan zona merah pada saat ini berubah menjadi zona kuning ketika menjelang pelaksanaan Pilkada, begitupun sebaliknya. Karena itu, perkembangan terkait status Covid-19 di setiap daerah terutama yang akan melaksanalam Pilakda serentak terus diperbaharui setiap waktu.
"Ini akan dilaporkan terus setiap hari Senin oleh tim pakar yang data-data ini merupakan data akumulasi dari seluruh kabupaten/kota," ujar Doni.
TERPOPULER
