alexametrics

Bawaslu Temukan Pilkada Serentak 2020 Rawan Politik Uang dan ASN Berpihak

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari
Bawaslu Temukan Pilkada Serentak 2020 Rawan Politik Uang dan ASN Berpihak
Anggota Bawaslu RI Muhammad Afifudin menjelaskan Bawaslu belum mendapat surat resmi terkait rencana Putihkan Jakarta oleh pendukung Prabowo. (Suara.com/Ria Rizki)

Afifuddin kemudian menerangkan dari indeks kerawanan itu, ada 369 data yang menunjukkan ketidaknetralan ASN.

Suara.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 rawan akan politik daerah dan tidak netralnya Aparat Sipil Negara (ASN). Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait saling bekerja sama agar menahan hal tersebut tidak terjadi.

Afifuddin mengungkap, hal tersebut ditemukan dalam indeks kerawanan Pilkada Serentak 2020. Tanpa menjelaskan secara detail, ia menyebut hasil dari indeks tersebut membuat pihaknya sangat khawatir.

"Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk Pilkada besok ini yang paling dikhwatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netraliras ASN," ungkap Afifuddin dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/6/2020).

Afifuddin kemudian menerangkan dari indeks kerawanan itu, ada 369 data yang menunjukkan ketidaknetralan ASN. Data itu sudah disampaikan Bawaslu ke Komisi ASN (KASN) sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk melakukan pendidikan.

Baca Juga: Bawaslu: Calon Petahana di Pilkada 2020 Jangan Memanfaatkan Bantuan Covid

Kemudian, masyarakat juga dinilainya mesti diberikan pendidikan menjadi pemilih yang bijaksana. Pasalnya, selama ini meski politik uang tidak dibenarkan, masih ada serangan fajar yang dilakukan kandidat pemilu yang tak jarang diterima masyarakat.

"Kita harus posisikan bahwa ini penyakit kita semua kalau mau dibasmi ya kerjasama kita semua jangan kita kemudian yang pengawasan tentu mengabarkan hal-hal yang semuanya tidak disenangi peserta apalagi kalau mereka ketahuan," katanya.

Komentar