DPR Mengeluh Pembahasan RUU PKS Sulit, Sujiwo Tejo Sindir Pakai Kwaci

Suara.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS terancam dicabut dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Anggota DPR Komisi VIII mengeluh pembahasan RUU PKS untuk saat ini sulit dilakukan.

Sikap DPR ini membuat budayawan Sujiwo Tejo melontarkan sindiran melalui cuitan yang diunggah ke akun Twitter @sudjiwotedjo, Rabu (1/7/2020).

"Bagaimana kalau jutaan siswa/i dan mahasiswa/i juga mengembalikan soal2-soal ujiannya karena SULIT?" cuit Sujiwo, dikutip Suara.com.

Ia bahkan menyandingkan sikap DPR ini dengan orang yang merasa kesulitan makan kwaci.

Ia menambahkan, "Jutaan warga juga mengembalikan buku nikah ke negara karena pernikahan itu ternyata SULIT? Kwaci-kwaci juga dikembalikan ke negara karena makanannya SULIT?"

Unggahan Sujiwo Tejo ini langsung memperoleh banyak respon warganet. Hanya dalam waktu sekitar satu jam, cuitan itu hampir mendapat seribu retweet dan like.

Seorang netizen, @maulanasyhd berkomentar, "Bagaimana juga kalau nastar-nastar ditarik aja dari pasaran, karena nyari ujung selotipnya juga sulit mbah."

Warganet yang lain, @Mameddeedath menulis, "Orang kok males ama yang sulit-sulit."

"Kembali menjadi anak kecil karena ternyata menjadi orang dewasa itu SULIT," komentar @reiireisky.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas yang melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2020 meminta agar ada RUU yang dicabut karena alasan masih banyak RUU yang belum dibahas.

"Saya menyarankan teman-teman periode 2020 ini kita keluarkan dulu dari Prolegnas, kemudian Oktober akan kita masukkan kembali di Prolegnas, agar kita tidak memiliki daftar panjang yang ternyata di komisi belum berlangsung," ujarnya dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang disiarkan secara virtual di TVR Parlemen, Selasa (30/6/2020).

Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang yang mengusulkan agar RUU PKS dicabut sementara dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Alasannya karena pembahasannya sulit dilakukan untuk saat ini.

"Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," kata Marwan.

Ia kemudian mengatakan agar RUU PKS digantikan dengan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, saat ini yang menjadi fokus Komisi VIII adalah pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana.

"Kami menarik (RUU PKS) dan mengusulkan yang baru RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia," imbuhnya.