REGIONAL:
Suara.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto disebut-sebut menjadi salah satu menteri yang membuat kesal Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena anggaran kesehatan yang sudah digelontorkan baru terserap 1,53 persen. Lantaran itu, nama Terawan pun dianggap paling rawan sebagai menteri yang bakal direshuffle Jokowi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilainya dari pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam Sidang Kabinet 18 Juni 2020 lalu. Dalam pernyataannya, Jokowi menitikberatkan kekesalannya pada penanganan pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang dilakukan anak buahnya.
"Posisi Terawan sedang rawan. Rawan terkena reshuffle jika nanti ada reshuffle," kata Ujang saat dihubungi, Suara.com, Kamis (2/7/2020).
"Jika dilihat dari pernyataan presiden. Kerja Menkes standar dan biasa-biasa saja. Tak ada yang bisa dibanggakan kinerjanya di mata Jokowi dan di mata publik," tambahnya.
Rawannya Terawan untuk digeser dari pos Kementerian Kesehatan didukung oleh latar belakangnya bukan dari partai politik. Karena itu, posisi Terawan pun sangat bergantung pada kinerjanya selama menjadi orang nomor satu di Kemenkes.
"Karena kinerjanya dianggap memble oleh presiden. Kalau selamat itu artinya ada faktor lain. Kalau ukurannya kinerja, maka Menkes tak akan selamat," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat Pandemi Covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
