Selain itu, anggaran sebesar $9,3 miliar juga akan dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan menjadi senjata jarak jauh berkecepatan tinggi, termasuk senjata hipersonik.
"ADF sekarang membutuhkan kemampuan pencegahan yang lebih kuat," kata PM Morrison.
"Kemampuan yang dapat menahan kekuatan dan infrastruktur musuh dari jarak jauh sehingga menghalangi serangan terhadap Australia dan membantu mencegah perang," jelasnya.
Sistem pengawasan bawah air dengan menggunakan sensor teknologi tinggi yang menelas biaya antara $5 miliar dan $7 miliar adalah salah satu belanja terbesar yang mencakup kapal selam tak berawak.
PM Morrison juga berjanji meningkatkan kemampuan ADF untuk berurusan dengan apa yang ia sebut sebagai "zona abu-abu" - aktivitas melawan kepentingan Australia yang berada di bawah ambang konflik bersenjata tradisional.
Angkatan Laut Australia akan menambah 650 personel dalam 10 tahun mendatang.
Juru bicara oposisi urusan pertahanan, Richard Marles, menyambut baik perubahan dalam strategi ini.
"COVID-19 mengubah dunia di sekitar kita, dunia tempat kita hidup," katanya.
"Partai Buruh mendukung pertahanan Australia yang kuat dalam menghadapi hal ini," tambahnya.
Baca Juga: Jenderal Gatot Akan Terima Panglima Militer Australia di Jakarta
Peter Jennings dari Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI) mengatakan dunia telah berubah secara dramatis sejak Panduan Pertahanan dirilis, khususnya di era COVID-19 saat ini.
Menurut Jennings, saat ini hanya ada satu negara yang memiliki kapasitas dan keinginan untuk mendominasi Indo-Pasifik yang bertentangan dengan kepentingan Australia.
"Kami tidak berbicara mengenai Kanada," ujarnya.
Pemerintah akan mengalokasikan $15 miliar untuk kapasitas perang informasi selama 10 tahun ke depan, $1,3 miliar di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan keamanan dunia maya.
Sedangkan anggaran $7miliar untuk satelit jaringan komunikasi independen, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pertahanan di luar angkasa.
PM Morrison mengatakan komitmen anggaran 10 tahun ini melampaui janji pemerintah untuk meningkatkan belanja Pertahanan menjadi 2 persen dari PDB.
