Suara.com - Lapor Covid-19 (Laporcovid19.org) menjawab bantahan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait kabar pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di wilayah tersebut menurun.
Seorang penggagas relawan Lapor Covid-19 Irma Hidayana mengatakan, untuk menjawab bantahan tersebut ada baiknya Pemkab Lamongan merilis data berapa jumlah tes PCR di wilayahnya. Sehingga, publik bisa melihat dan menilai bersama secara objektif. Hal itu, menurut dia lebih efektif ketimbang saling bantah.
"Kita lebih pengen objektif aja. Saya kalau misalkan mau dipilih bantahannya itu ya pokoknya terima kasih atas tanggapannya. Tetapi untuk supaya kita lebih objektif bersama-sama boleh gak kami memohon Pemkab Lamongan gitu untuk membuka data tes PCR. Nanti kan bisa dibandingkan tuh data tesnya berapa terus jumlah yang terinfeksi berapa," mata Irma kepada Suara.com, Jumat (3/7/2020).
Dari data tersebut nantinya bisa terlihat, apakah penurunan jumlah kasus Covid-19 di Lamongan berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah tes PCR yang dilakukan atau justru sebaliknya.
"Karena kalau kasusnya sedikit dan jumlahnya tes PCR nya sedikit ya iya lah pasti akan menemukan kasus lebih sedikit," ujar Irma.
Di luar dari peristiwa bantahan dari Pemkab Lamongan, Irma berujar, data tes PCR memang sebaiknya dibuka secara transparan kepada publik oleh pemerintah baik daerah maupun nasional. Mengingat, lanjut dia, pembukaan data tes PCR bisa menjadi kunci dalam penanganan pandemi.
Selain transparansi data tes PCR, data mengenai jumlah orang berstatus PDP dan ODP sekaligus jumlah berapa banyak meninggal dari dua kelompok tersebut juga perlu dipublikasikan.
"Apakah cukup itu aja? Mungkin nggak cukup. Karena kalau misalnya kan ada juga laporan yang semacam oh gak dijadikan PDP padahal sudah menunjukan gejala dan sebagainya. Kenapa alasannya? Alasannya macam-macam," katanya Irma.
Diketahui sebelumnya, kabar mengenai pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di Kabupaten Lamongan menurun direspon pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Pemkab Lamongan menepis adanya kabar tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan Taufiq Hidayat mengatakan, penekanan angka Covid-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya membantah adanya kabar, jika langkah pemkab menurunkan kasus Covid-19 dilakukan dengan mengurangi tes PCR.
“Tidak benar, saat ini dalam pengendalian penularan Covid-19 di Lamongan konsentrasi dan penekanan pada bagaimana supaya masyarakat menjadi patut terhadap prtokol kesehatan,” kata Taufiq saat dikonfirmasi Suara.com melalui selulernya, Jum'at (3/7/2020).
Meski begitu, pihaknya memang mengakui jika pada hari sebelumnya pengiriman PCR ke Provinsi Jawa Timur ada keterlambatan. Alasanya, Pemkab Lamongan bakal segera mengoperasikan alat tes PCR secara mandiri.
“Jadi kami berharap tidak mengirim lagi PCR ke Surabaya, tapi cukup di Lamongan,” tuturnya.
Dia mengemukakan, rumah sakit yang akan difasilitasi alat tes PCR adalah RSUD Soegiri. Lebih lanjut, pemkab berharap dengan memiliki alat tes sendiri bisa cepat mendeteksi penyebaran kasus Covid-19.
“Tracing harus dilakukan tanpa melihat lab maupun hasil lab. Hal tersebut adalah konsentrasi kami saat ini untk mempersiapkan masyarakat menuju New Normal,” sebutnya.
TERPOPULER
