KPK Datangi Kantor Anies, Periksa Data Penerima Bansos Corona

Chandra Iswinarno, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 09 Juli 2020 | 14:01 WIB
KPK Datangi Kantor Anies, Periksa Data Penerima Bansos Corona
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata. (Suara.com/Welly).

Suara.com - Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Nurul Ghufron mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020) pagi. Keduanya datang untuk membahas program bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak pandemi corona Covid-19 di ibu kota.

Ghufron mengatakan pihaknya bersama dengan perwakilan Balai Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membahas soal Bansos bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. 

"Bansos baik dari sisi untuk kesehatan, sociaal sustained, maupun ekonomi, tapi tadi berfokus pada bansos yang untuk social sustain," ujar Ghufron di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Selain itu, dia membahas masalah target dari penyaluran Bansos yang kerap bermasalah. Menurutnya ada beberapa kriteria seperti kalangan yang terdaftar dalam PKH (program keluarga harapan) yang tak mendapat Bansos.

Menurutnya, perlu ada keselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kelompok masyarakat yang juga sebenarnya membutuhkan Bansos.

"Misalnya basis data DTKS. Kan selama ini Kemensos memandang bahwa kondisi covid itu dipisah dengan program sosial lain,yang penerima PKH enggak boleh menerima dana bansos ini," kata Ghufron.

Menurutnya, kelompok PKH itu sama dengan masyarakat tidak mampu lainnya yang juga membutuhkan Bansos. Data penerima ini juga diyakini bertambah karena maraknya PHK atau usaha yang pendapatannya menurun drastis.

"Padahal kebutuhan dampak covid mengakibatkan yang semula secara ekonomi kuat itu menjadi turun. Apalagi yang PHK, yang memang sebelum kondisi covid sudah tdk sejahtera. Dia kemudian pasti akan tambah turun," katanya.

Karena itu, ia meminta adanya pembenahan data Bansos ini ke depannya. Jika memang ada kesalahan seperti penggelembungan, maka dianggap wajar dan harus diperbaiki jika tidak disengaja. Namun jika penggelembungan ini dilakukan secara sengaja, maka ada indikasi kuat tindakan korupsi di dalamnya.

baca juga

"Kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS ya, karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna memang awalnya kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yg di DTKS ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menteri-menteri Bicara soal Bansos DKI, Gerindra: Mau Jegal Anies di 2024?

Menteri-menteri Bicara soal Bansos DKI, Gerindra: Mau Jegal Anies di 2024?

News | Jum'at, 08 Mei 2020 | 21:13 WIB

Penerima Bansos DKI Jadi 2 juta KK, Warga Bergaji Di Bawah Rp 5 Juta Dapat

Penerima Bansos DKI Jadi 2 juta KK, Warga Bergaji Di Bawah Rp 5 Juta Dapat

News | Rabu, 06 Mei 2020 | 23:33 WIB

Jadwal Bansos DKI Amburadul, Dirut Pasar Jaya: Karena Mendadak

Jadwal Bansos DKI Amburadul, Dirut Pasar Jaya: Karena Mendadak

News | Rabu, 06 Mei 2020 | 17:03 WIB

Terkini

Lantik ASN di Desa Terpencil, KDM Ingatkan Tugas Melayani Masyarakat hingga Pelosok

Lantik ASN di Desa Terpencil, KDM Ingatkan Tugas Melayani Masyarakat hingga Pelosok

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 19:00 WIB

Kemensos Terima Hibah Lahan 6,3 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Tangerang

Kemensos Terima Hibah Lahan 6,3 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Tangerang

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:52 WIB

KPK Sita Toko, Salon, Hingga Rumah Milik Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq

KPK Sita Toko, Salon, Hingga Rumah Milik Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafiq

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:36 WIB

Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh

Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:34 WIB

Wamendagri Dorong Penguatan Kerja Sama Daerah untuk Antisipasi Karhutla saat El Nino 20262027

Wamendagri Dorong Penguatan Kerja Sama Daerah untuk Antisipasi Karhutla saat El Nino 20262027

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:33 WIB

Tito Sebut Pemulihan Pascabencana di Sumatera Makin Progresif, Infrastruktur Permanen Dipercepat

Tito Sebut Pemulihan Pascabencana di Sumatera Makin Progresif, Infrastruktur Permanen Dipercepat

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:27 WIB

Fantastis! Libur Sekolah Bikin Negara Hemat Rp3,4 Triliun dari Program Makan Bergizi Gratis

Fantastis! Libur Sekolah Bikin Negara Hemat Rp3,4 Triliun dari Program Makan Bergizi Gratis

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:25 WIB

Lawan Putusan Pengadilan Militer!  4 Prajurit BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus  Ajukan Banding

Lawan Putusan Pengadilan Militer! 4 Prajurit BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:25 WIB

Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi

Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Percepat Aksi

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:16 WIB

Dengar Curhatan Korban, DPR Minta Polisi Pertimbangkan Istri Bos Hanania Travel Jadi Tersangka

Dengar Curhatan Korban, DPR Minta Polisi Pertimbangkan Istri Bos Hanania Travel Jadi Tersangka

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 18:15 WIB