KPK Datangi Kantor Anies, Periksa Data Penerima Bansos Corona

Kamis, 09 Juli 2020 | 14:01 WIB
KPK Datangi Kantor Anies, Periksa Data Penerima Bansos Corona
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata. (Suara.com/Welly).

Suara.com - Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Nurul Ghufron mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020) pagi. Keduanya datang untuk membahas program bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak pandemi corona Covid-19 di ibu kota.

Ghufron mengatakan pihaknya bersama dengan perwakilan Balai Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membahas soal Bansos bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. 

"Bansos baik dari sisi untuk kesehatan, sociaal sustained, maupun ekonomi, tapi tadi berfokus pada bansos yang untuk social sustain," ujar Ghufron di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Selain itu, dia membahas masalah target dari penyaluran Bansos yang kerap bermasalah. Menurutnya ada beberapa kriteria seperti kalangan yang terdaftar dalam PKH (program keluarga harapan) yang tak mendapat Bansos.

Menurutnya, perlu ada keselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kelompok masyarakat yang juga sebenarnya membutuhkan Bansos.

"Misalnya basis data DTKS. Kan selama ini Kemensos memandang bahwa kondisi covid itu dipisah dengan program sosial lain,yang penerima PKH enggak boleh menerima dana bansos ini," kata Ghufron.

Menurutnya, kelompok PKH itu sama dengan masyarakat tidak mampu lainnya yang juga membutuhkan Bansos. Data penerima ini juga diyakini bertambah karena maraknya PHK atau usaha yang pendapatannya menurun drastis.

"Padahal kebutuhan dampak covid mengakibatkan yang semula secara ekonomi kuat itu menjadi turun. Apalagi yang PHK, yang memang sebelum kondisi covid sudah tdk sejahtera. Dia kemudian pasti akan tambah turun," katanya.

Karena itu, ia meminta adanya pembenahan data Bansos ini ke depannya. Jika memang ada kesalahan seperti penggelembungan, maka dianggap wajar dan harus diperbaiki jika tidak disengaja. Namun jika penggelembungan ini dilakukan secara sengaja, maka ada indikasi kuat tindakan korupsi di dalamnya.

Baca Juga: Menteri-menteri Bicara soal Bansos DKI, Gerindra: Mau Jegal Anies di 2024?

"Kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS ya, karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna memang awalnya kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yg di DTKS ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Cocok Kamu Jadi Orang Kaya? Tebak Logo Merek Branded Ini
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: iPhone Seri Berapa yang Layak Dibeli Sesuai Gajimu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Andai Kamu Gabung Kabinet, Cocoknya Jadi Menteri Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Masuk ke Dunia Disney Tanpa Google, Bisakah Selamat?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kalau Hidupmu Diangkat ke Layar Lebar, Genre Film Apa yang Cocok?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kira-Kira Cara Kerjamu Mirip dengan Presiden RI ke Berapa?
Ikuti Kuisnya ➔
Checklist Mobil Bekas: 30 Pertanyaan Pemandu pas Cek Unit Mandiri, Penentu Layak Beli atau Tidak
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Mental Health Check-in, Kamu Lagi di Fase Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pilih Jenis Motor Favorit untuk Tahu Gaya Pertemanan Kamu di Jalanan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Gibran Rakabuming Raka?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA: 15 Soal Matematika Kelas 9 SMP dan Kunci Jawaban Aljabar-Geometri
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI