Suara.com - DPRD DKI Jakarta menilai program rumah DP Rp 0 yang dibuat Gubernur Anies Baswedan malah fokus menggarap area komersil. Karena itu, kebijakan itu diminta agar dievaluasi secara mendalam.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono melalui keterangan penyampaian pandangan terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Dalam salah satu sorotannya adalah mengenai program rumah DP Rp 0.
Mujiyono menilai, selama ini program Anies itu salah sasaran karena tak sepenuhnya dinikmati rakyat ibu kota. Padahal, anggaran yang digelontorkan DKI melalui Penyertaan Modal (PMD) sudah cukup besar.
"Program penyediaan hunian DP 0 rupiah telah menelan anggaran yang sangat besar dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) untuk Perumda Sarana Jaya," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulisnya yang dikutip suara.com, Jumat (10/7/2020).
Namun, kata Mujiyono, Anies baru membangun 780 unit hunian yang telah dibangun di Nuansa Pondok Kelapa dan 850 lainnya menyusul di Nuansa Cilangkap. Anies disebutnya lebih berfokus pada pengembangan area komersil.
"Sebagian besar lahan yang dibebaskan dengan APBD justru dimanfaatkan untuk pengembangan area komersil yang tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta," tuturnya.
Karena itu harus dilakukan subsidi silang antara area komersil dengan area pengembangan rumah DP Rp 0. Dengan demikian, kas DKI akan berkurang bebannya dengan penambahan dana dari bisnis komersil
"Penyediaan hunian DP 0 rupiah menggunakan subsidi silang antara area pengembangan DP 0 rupiah dengan area komersil," pungkasnya.
Baca Juga: Rumah DP 0 Rupiah Banyak Masalah, Warganet: Mending Ngontrak di Haji Bolot
