Survei SMRC: RUU Ciptaker Ditolak Masyarakat Berpendidikan Tinggi

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Selasa, 14 Juli 2020 | 20:01 WIB
Survei SMRC: RUU Ciptaker Ditolak Masyarakat Berpendidikan Tinggi
Ilustrasi aksi menolak RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]

Suara.com - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dengan melibatkan 2.215 responden. Hasilnya, RUU Ciptaker lebih banyak ditolak oleh masyarakat dengan pendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan.

Kalau dikategorikan menurut pendidikan, sebanyak 49 persen masyarakat berpendidikan tinggi tahu soal RUU Ciptaker, sementara yang SMA hanya 30 persen responden yang tahu. Untuk SMP pun hanya 15 responden dan SD atau kurang juga hanya 17 persen responden yang tahu.

Diantara yang tahu itu, sekitar 42 persen responden dari kalangan pendidikan tinggi tegas menolak RUU Cipta Kerja. Untuk SMA sebanyak 39 persen responden, SMP 23 persen responden dan 33 persen responden untuk kalangan pendidikan SD ataupun di bawahnya.

"Dengan kata lain mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih tahu tentang RUU Cipta Kerja, namun juga lebih tinggi kecenderungannya untuk menolak RUU disahkan pada Agustus ini," kata Deni Irvani, Direktur Riset SMRC saat memaparkan secara virtual, Selasa (14/7/2020).

SMRC melakukan survei terkait RUU Ciptaker dengan melibatkan 2.215 responden. Hasilnya, RUU Ciptaker lebih banyak ditolak oleh masyarakat dengan pendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan. (Ist)
SMRC melakukan survei terkait RUU Ciptaker dengan melibatkan 2.215 responden. Hasilnya, RUU Ciptaker lebih banyak ditolak oleh masyarakat dengan pendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan. (Ist)

Sebanyak 30 persen warga kota disebut mengetahui RUU Ciptaker. Sedangkan hanya ada 22 persen responden yang tinggal di desa mengetahuinya.

Dari angka tersebut, hanya 49 persen responden yang tinggal di perkotaan setuju kalau RUU Ciptaker disahkan. Angka tinggi justru tampak pada presentase warga desa yakni sebesar 57 persen responden yang mendukung.

"Masyarakat perkotaan pun begitu, memiliki kecenderungan lebih tinggi mengetahui RUU Cipta Kerja, dan juga cenderung untuk menolak pengesahan RUU Cipta kerja pada Agustus 2020," tuturnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

SMRC: Pengesahan RUU Ciptaker Didukung Pemilih Jokowi daripada Prabowo

SMRC: Pengesahan RUU Ciptaker Didukung Pemilih Jokowi daripada Prabowo

News | Selasa, 14 Juli 2020 | 19:05 WIB

Apkasi Berharap Diajak Dialog dengan DPR Bahas Soal RUU Ciptaker

Apkasi Berharap Diajak Dialog dengan DPR Bahas Soal RUU Ciptaker

News | Rabu, 17 Juni 2020 | 19:07 WIB

Apkasi Berharap RUU Ciptaker Bisa Luruskan Masalah Perizinan Berusaha

Apkasi Berharap RUU Ciptaker Bisa Luruskan Masalah Perizinan Berusaha

News | Rabu, 17 Juni 2020 | 14:59 WIB

DPR Bahas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Ciptaker Bersama Pemerintah

DPR Bahas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Ciptaker Bersama Pemerintah

DPR | Sabtu, 23 Mei 2020 | 11:44 WIB

Terkini

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 04:50 WIB

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:52 WIB

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 00:36 WIB

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 23:03 WIB

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:39 WIB

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:31 WIB

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 22:14 WIB

KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG

KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:54 WIB

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:16 WIB

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB