Ombudsman Sebut Dwifungsi Polri Tak Pernah Dimaknai Politis

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Jum'at, 17 Juli 2020 | 21:26 WIB
Ombudsman Sebut Dwifungsi Polri Tak Pernah Dimaknai Politis
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala. (Suara.com/Tyo)

Suara.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai praktik dwifungsi di Polri tak berbau politis. Menurutnya, penempatan perwira polisi aktif di lembaga pemerintahan sebagai penungasan baru dalam karir di kepolisian.

"Positifnya bahwa pengisian jabatan sipil oleh polisi itu tidak pernah dimaknai politis oleh Polri. Sehingga ketika duduk di situ semua melihatnya sebagai konteks penugasan saja atau juga sebagai karir baru, tapi tidak dengan kacamata politik," ujar Adrianus dalam diskusi bertajuk "Menimbang Reformasi Polri dalam Era Kekinian," Jumat (17/7/2020).

Mantan anggota Kompolnas itu menuturkan, berbeda dengan sikap biasa TNI yang politis jika menduduki jabatan di pemerintahan. Pasalnya kata dia, ada doktrin di tubuh kepolisian.

"Tidak demikian halnya dengan TNI. Kalau TNI melihat dalam kacamata TNI semua ini politis semua," ucap dia.

Kemudian sisi positif pengisian jabatan karena alasan anggota Polri membawa gaya hukum yang sesuai dengan visi demokrasi dan HAM.

"Umumnya mereka yang diundang menjabat struktur itu diundang untuk membawa gaya hukum yang sesuai dengan visi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)," tutur Adrianus.

Tak hanya itu, dengan jabatan Polri di luar struktur kata Adrianus, dapat menjadikan kepolisian semakin terekspos oleh publik.

Sehingga mau tidak mau anggota Polri yang menduduki jabatan di luar struktur Polri harus bekerja lebih maksimal.

"Keberadaan Polri di sana juga membuat kepolisian semakin terekspos oleh publik, semakin terlihat di mata publik dan memaksa mereka untuk bekerja maksimal. Di satu pihak mereka duduk di situ membuat mereka ditelanjangi publik secara mudah, maka mereka harus bekerja dan kalau enggak bekerja dengan baik mereka akan ditarik oleh organisasinya," kata Adrianus.

baca juga

Kriminolog UI itu menyebut bahwa pengisian jabatan perwira Polri di lembaga-lembaga juga mendapatkan pengawasan dari Kapolri.

"Saat saya jadi komisioner di Kompolnas, kami mempertanyakan mengapa pejabat polri yang di luar struktur ini ngomong gini, performanya begini, itu langsung dicopot sama Kapolri," ucap dia.

Kendati demikian, ia mengungkapkan ada sisi negatif dalam pengisian jabatan di luar struktur Polri.

Adrianus menuturkan adanya pengisian jabatan dari Polri dapat mengurangi kesempatan ASN atau profesional, namun tidak signifikan dibanding TNI dan Politisi.

"Menjadi semacam pola karir baru bagi personil yang merasa sudah kalah bersaing atau mendekati atau pasca pensiun," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Relawan Laporkan Menteri Jokowi ke ORI: Kami Bela Rakyat Bukan Pemerintah!

Relawan Laporkan Menteri Jokowi ke ORI: Kami Bela Rakyat Bukan Pemerintah!

News | Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:54 WIB

Adukan Erick Thohir dan Sri ke ORI, Relawan Jokowi: Kontra Revolusi Mental!

Adukan Erick Thohir dan Sri ke ORI, Relawan Jokowi: Kontra Revolusi Mental!

News | Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:28 WIB

Ombudsman Minta Orang Tua Murid Legawa Ikuti Proses PPDB DKI 2020

Ombudsman Minta Orang Tua Murid Legawa Ikuti Proses PPDB DKI 2020

News | Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:55 WIB

Ada Perwira di Pemerintahan, Fadli Zon: Bukan Dwifungsi Lagi, Multifungsi

Ada Perwira di Pemerintahan, Fadli Zon: Bukan Dwifungsi Lagi, Multifungsi

News | Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:50 WIB

Ombudsman: Banyak Komisaris di BUMN Rangkap Jabatan dan Jarang Hadir

Ombudsman: Banyak Komisaris di BUMN Rangkap Jabatan dan Jarang Hadir

News | Kamis, 02 Juli 2020 | 15:48 WIB

Terkini

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:42 WIB

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

×