Relawan Laporkan Menteri Jokowi ke ORI: Kami Bela Rakyat Bukan Pemerintah!

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah
Relawan Laporkan Menteri Jokowi ke ORI: Kami Bela Rakyat Bukan Pemerintah!
Relawan Jokowi Laporkan Erick Thohir dan Sri Mulyani ke Ombudsman terkait rangkap jabatan. (Suara.com/Bagaskara)

"...Karena yang kita bawa ini masyarakat kan, jelas lebih memprioritaskan membela masyarakat daripada pemerintah."

Suara.com - Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mengatakan, bahwa pihaknya kini lebih memprioritaskan urusan masyarakat ketimbang membela pemerintah.

Pernyataan itu menyusul laporan yang dibuat Baranusa ke Ombudsman RI pada Jumat (10/7/2020), terkait Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga telah melakukan maladministrasi dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) terkait rangkap jabatan di BUMN.

"Kami mengajak masyarakat untuk memilih Jokowi, nah ketika terjadi sebuah penyelewengan, karena kami juga berhak gitu meluruskan kan gitu. Karena yang kita bawa ini masyarakat kan, jelas lebih memprioritaskan membela masyarakat daripada pemerintah," kata Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020).

Kendati begitu, Adi berdalih, laporan yang dibuat pihaknya itu bukan karena merasa dikecewakan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ia mengklaim, hal itu merupakan tanggungjawab moral.

"Ya secara pengelolaan bukan kecewa sebetulnya sih, ya mungkin ini dinamika ya, dinamika pemerintahan. Tapi ya perlu yang namanya dievaluasi, dan kami sebagai relawan di sini juga sekaligus mengevaluasi Jokowi-Ma'ruf Amin setahun, tapi kita melihatnya 6 tahun pak Jokowi memimpin republik gitu kan, jadi kita evaluasi di sini," ungkapnya.

Berdasarkan pantauan Suara.com, relawan Baranusa ini datang ke Gedung Ombudsman RI pada Jumat siang sekitar 13.30 WIB. Mereka datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya.

Adi Kurniawan mengatakan, dua menteri tersebut telah menciderai semangat revolusi mental yang pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kenapa kita melaporkan, saya bilang secara garis besar, karena rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif itu sangat bertentangan dengan revolusi mentalnya pak Jokowi," kata Adi.

Adi mengatakan, relawan Baranusa menolak adanya rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif di jajaran Komisaris BUMN.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS