AS Masukan 11 Perusahaan China Dalam Daftar Hitam Terkait Isu Uighur

Bangun Santoso

Rabu, 22 Juli 2020 | 06:47 WIB
AS Masukan 11 Perusahaan China Dalam Daftar Hitam Terkait Isu Uighur
Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross meninggalkan hotel menjelang pertemuan mengenai perdagangan dengan pejabat China di Beijing, China, Sabtu (2/6/2018). (REUTERS/Thomas Peter)

Suara.com - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) pada Senin (20/7) menambahkan 11 perusahaan China dalam daftar hitamnya karena mereka diyakini terlibat pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang, daerah otonom di wilayah barat China.

Pihak departemen mengatakan 11 perusahaan itu menggunakan pekerja paksa dari etnis Uighur serta kelompok minoritas muslim lain di China.

Termasuk dalam daftar itu adalah sejumlah pabrik tekstil dan dua perusahaan yang disebut pemerintah AS melakukan analisis genetik untuk menekan pekerja dari Uighur dan kelompok minoritas muslim lain.

Perusahaan yang dimasukkan dalam daftar hitam pemerintah AS tidak dapat membeli barang dari perusahaan AS tanpa mendapat persetujuan dari Pemerintah AS

AS telah tiga kali memasukkan sejumlah perusahaan China dalam daftar hitam. Sebelumnya, pemerintah menyebut 37 perusahaan terlibat dalam aksi represi China di Xinjiang.

"Beijing aktif mendukung praktik kerja paksa serta pengumpulan dan skema analisa DNA yang tercela untuk menekan warganya," kata Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, dalam pernyataan tertulis sebagaimana dilansir Antara dari Reuters.

Kedutaan Besar China di Washington menolak memberi tanggapan.

Kementerian Luar Negeri China pada Mei 2020 mengkritisi keputusan AS itu. Menurut China, AS "berlebihan dalam menerapkan konsep keamanan nasional, melanggar aturan pengendalian ekspor, melanggar norma-norma dasar mengenai hubungan internasional, dan ikut campur urusan dalam negeri China".

Salah satu perusahaan China yang masuk dalam daftar hitam itu adalah Nanchang O-Film Tech, pemasok utama komponen iPhone dari Apple, Amazon.com Inc, dan Microsoft. Sejauh ini, tiga perusahaan AS itu belum memberi tanggapan terkait masalah tersebut..

baca juga

Daftar hitam itu juga memuat dua anak perusahaan Beijing Genomics Institute, firma yang terikat dengan Pemerintah China, kata Senator AS Marco Rubio.

Ia mengatakan penambahan itu akan memastikan "teknologi asal AS tidak membantu Partai Komunis China melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur serta kelompok minoritas lain di Xinjiang, termasuk pengumpulan DNA secara paksa".

Perusahaan China lain yang masuk daftar hitam tersebut adalah KTK Group Co dan Tanyuan Technology Co. KTK memproduksi lebih dari 2.000 produk yang digunakan untuk pembuatan kereta cepat, sementara Tanyuan merakit pengantar panas tinggi dari aluminium composite.

Changji Esquel Textile Co, yang diluncurkan oleh Esquel Group pada 2009 juga masuk daftar hitam tersebut. Esquel Group merupakan pemasok pakaian untuk Ralph Lauren, Tommy Hilfiger dan Hugo Boss.

Dalam surat ke Mendag Ross, Senin, Direktur Pelaksana Esquel John Chen meminta Changji Esquel Textile Co dikeluarkan dari daftar hitam itu. "Esquel tidak menggunakan pekerja paksa, dan tidak akan pernah merekrut pekerja paksa. Kami sangat menentang kerja paksa," tulis Chen.

Sejauh ini, perusahaan-perusahaan China yang masuk daftar hitam tersebut telah dihubungi, namun upaya untuk menghubungi mereka di luar jam kerja tidak berhasil

Hetian Haolin Hair Accessories Co. juga masuk dalam daftar hitam tersebut. Otoritas Kepabeanan dan Pelindungan Perbatasan AS (CBP) pada 1 Mei 2020 mengatakan menghentikan impor produk berbahan rambut dari perusahaan China itu karena ada bukti yang menunjukkan mereka memakai jasa pekerja paksa.

CBP pada 1 Juli 2020 menyita hampir 13 ton produk berbahan rambut senilai lebih dari 800.000 dolar AS (sekitar Rp 11,76 miliar) dalam sebuah kapal kargo di Newark. Barang itu diduga dibuat dari rambut manusia yang berasal dari Xinjiang.

Departemen Perdagangan sebelumnya memasukkan 20 biro keamanan publik dan perusahaan China dalam daftar hitam itu. Beberapa di antaranya adalah perusahaan pembuat CCTV Hikvision, pembuat teknologi pengenalan wajah SenseTime Group Ltd dan Megvii Technology.

Menurut Pemerintah AS, perusahaan itu terlibat dalam upaya China menekan masyarakat muslim yang minoritas di China.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Beijing Murka, China Ancam Serang Balik Inggris

Beijing Murka, China Ancam Serang Balik Inggris

News | Selasa, 21 Juli 2020 | 21:51 WIB

Diduga Pakai Pekerja Paksa Muslim Uighur, AS Blacklist 11 Perusahaan China

Diduga Pakai Pekerja Paksa Muslim Uighur, AS Blacklist 11 Perusahaan China

News | Selasa, 21 Juli 2020 | 17:15 WIB

6 Ribu Hektare Hutan di California Ludes Terbakar

6 Ribu Hektare Hutan di California Ludes Terbakar

Foto | Selasa, 21 Juli 2020 | 14:23 WIB

Kesal Diingatkan Pakai Masker, Wanita Ini Buka Celana dan Pipis di Toko

Kesal Diingatkan Pakai Masker, Wanita Ini Buka Celana dan Pipis di Toko

News | Selasa, 21 Juli 2020 | 17:17 WIB

Unpad Siap Lakukan Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari China, Mulai Kapan?

Unpad Siap Lakukan Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari China, Mulai Kapan?

Jabar | Selasa, 21 Juli 2020 | 13:42 WIB

Uji Coba Fase II Vaksin Covid-19 di China Disebut Aman

Uji Coba Fase II Vaksin Covid-19 di China Disebut Aman

Health | Selasa, 21 Juli 2020 | 13:25 WIB

Kecanduan Boba, Kaki Remaja Ini Bengkak dan Tak Bisa Jalan

Kecanduan Boba, Kaki Remaja Ini Bengkak dan Tak Bisa Jalan

News | Selasa, 21 Juli 2020 | 13:33 WIB

Terkini

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:42 WIB

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

×