Suara.com - Anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan dinasti politik merupakan suatu hal yang buruk. Apalagi jika dilakukan secara instan, di mana seseorang dari keluarga yang memiliki kekuasaan kemudian dicalonkan menjadi kepala daerah tanpa melalui proses.
Proses yang dimaksud Mardani ialah tahapan atau karier seseorang dalam politik atau jenjang kepemimpinan. Ia berujar, apabila seseorang dipaksakan untuk melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik tanpa mengikuti suatu proses maka akan sangat berbahaya.
"Yang tidak tepat pandangan saya, dan lebih berbahaya ketika prosesnya instan, tiba-tiba saja dia maju (Pilkada)," kata Mardani dalam sebuah diskusi bertajuk UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Ia kemudian mencontohkan sebuah tahapan kepemimpinan sebagaimana yang dilalui oleh anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputei, yakni Puan Maharani.
Diketahui sebelum menjabat sebagai Ketua DPR, Puan belakangan sudah lebih dulu menjabat di sejumlah posisi semisal Menteri Koordinator PMK.
"Saya agak puji Mbak Puan, sebelum ketua DPR kan ketua pemenangan Bappilu, kemudian maju DPR kemudian maju Menko kemudian carrier path-nya ada," kata Mardani.
Meski tidak spesifik menyebutkan siapa saja kemudian yang dianggap melakukan politik dinasti secara instan, Mardani berpandangan bahwa dinasti politik merupakan ancaman bagi demokrasi.
"Jadi pandangan saya, dinasti politik ini buruk dan residu demokrasi. Karena itu, kita harus mengoreksinya di RUU Pilkada yang akan datang," kata Mardani.
Sebelumnya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dipastikan maju sebagai bakal calon wali kota Solo di Pilkada 2020. Gibran maju dari partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Purnomo Tak Mau Masuk Timses Gibran-Teguh, Rudy: Mau Istirahat
