Suara.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung.
MA menilai PK yang diajukan KPK tak memenuhi syarat formal.
"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Senin (3/8/2020).
Menurutnya, pengajuan PK itu tak sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal itu menyebutkan bahwa PK dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sesuai putusan MK No.33/PUU-XIV/2016.
Hal itu juga tercantum dalam Surat Edaran MA Nomor 04/2014.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, berkas perkara permohonan PK terhadap Syafruddin kembali di pulangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," ujar Samsan.
Diketahui, Syafruddin dibebaskan dari penjara setelah kasasi yang diajukannya dikabulkan MA. Putusan bebas Syafruddin menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Namun, putusan bebas Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim.
Baca Juga: Kasus BLBI, JPU KPK Sebut MA Keliru Bebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung
Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.
