Suara.com - Puluhan warga Desa Suak Panteu Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu (15/8/2020), sore, menyegel kantor desa setempat saat melakukan protes. Mereka protes karena merasa tidak menerima dana bantuan langsung tunai dari pemerintah.
"Kami tidak terima karena selama ini tidak pernah mendapatkan dana BLT dari dana desa dan bantuan dari Pemkab Aceh Barat," kata warga Desa Suak Panteu Breuh bernama Rusdi N.
Menurutnya, protes dilakukan karena selama tahun 2020, masyarakat di daerah pesisir belum pernah menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga yang bersumber dari dana desa.
Rusdi bersama warga lainnya juga mengaku belum pernah menerima bantuan langsung tunai dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp250 ribu per kepala keluarga.
“Kalau pun ada, hanya lima orang warga saja di desa kami yang sudah mendapatkan bantuan. Mereka semua anak yatim,” kata Rusdi.
Masyarakat juga mengungkapkan selama ini penerima bantuan yang diusulkan setiap hari calon penerimanya berubah sehingga memaksa masyarakat turun ke jalan dan menyegel kantor desa.
Camat Samatiga, Murdani, sudah mengetahui adanya aksi itu.
“Informasi yang saya terima, masyarakat menginginkan semua warga di Desa Suak Panteu Breuh berjumlah 186 kepala keluarga menerima bantuan BLT,” kata Murdani.
Padahal, kata dia, sesuai aturan pemerintah, hanya masyarakat yang berhak yang diperbolehkan menerima dana bantuan BLT dari pemerintah, di antaranya seperti masyarakat dalam kategori fakir, miskin atau sakit menahun.
Baca Juga: Pemdes di Klaten Didemo, BLT Warga Miskin Malah Dinikmati Pegawai BUMN
Ia mengatakan BLT yang sudah diterima oleh masyarakat di Desa Suak Panteu Breuh pada penyaluran tahap pertama sebanyak lima orang saja. Namun, ia mengaku tidak tahu identitas penerima bantuan tersebut.
Untuk penyaluran tahap kedua, kata dia, jumlah calon penerima bantuan BLT dana desa dari pemerintah di desa setempat berjumlah sebanyak 90 kepala keluarga dari total 186 KK.
Buntut aksi warga, pihak kecamatan dalam waktu dekat berencana melakukan musyawarah dengan aparat desa dan masyarakat sehingga persoalan tersebut segera menemukan solusi terbaik, kata Murdani. [Antara]
