Infografis
Sebelum menjabat sebagai anggota komisaris di Komnas HAM, Natalius pernah mengabdi di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Cindelaras dan Yayasan Sejati. Ia juga pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 1999 – 2004.
Natalius Pigai sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilgub Papua 2018 dan Ketua Umum KPK 2019. Namun, nampaknya ambisi Natalius untuk menjabat kedua posisi tersebut masih belum berhasil.
Karier aktivisnya tidak hanya Ia tuangkan dalam aksi-aksi lisan. Natalius juga aktif menulis buku-buku dengan isu utama perjuangan HAM. Beberapa buku hasil karyanya antara lain:
- Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua
- Migrasi Tenaga Kerja Internasional
- Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia
- Tenaga Kerja Penyandang Cacat
Kontroversi dan Rekam Jejak
Natalius tercatat pernah mengkritik pedas beberapa pihak terkait satu dan lain hal. Berikut ini catatan kritikan dan pernyataan kontroversial yang pernah dilontarkan Natalius:
Di bulan April lalu (04/20) Natalius menyampaikan bahwa ada salah satu menteri yang gemar mabuk dan ‘main perempuan'. Pernyataan kontroversial tersebut Ia sampaikan pertama kali melalui akun Twitter milikinya @nataliuspigai2.
Saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Macan Ideal, Natalius angkat bicara terkait kasus blokir internet di Papua. Ia memaknai pemerintah dengan sengaja memblokir internet agar dunia internasional tidak dapat melihat potret kondisi Papua yang sebenarnya.
Natalius pernah melontarkan pendapat bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di sana. Selain itu, Natalius juga pernah mengomentari kebijakan penenggelaman kapal oleh Susi Pudjiastuti.
Ia menyindir mantan Menteri Kelautan tersebut dengan berkata "orang bodoh juga bisa tenggelamkan kapal". Tidak sedikit pihak yang mengkritik komentar Natalius tersebut karena dianggap berada di luar konteks.
Baca Juga: Profil Henry J Gunawan, Raja Properti Yang Tewas di Penjara
Natalius sempat dikritik ketika Ia menyampaikan bahwa Komnas HAM akan pergi ke Saudi Arabia untuk menemui Habib Rizieq. Pernyataan ini kemudian dianggap menyimpang dari tujuan berdirinya Komnas HAM.
