Dampak Pandemi, Presiden Jokowi: Ekonomi Kita Tidak Baik

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perekonomian Indonesia saat ini berada pada posisi yang tidak baik karena terdampak Covid-19.

Meski begitu, dia juga menyebut perekonomian semua negara juga mengalami hal serupa terlebih yang menerapkan kebijakan lockdown.

"Ekonominya sampai minus 17, minus 21, minus 20," ujar Jokowi saat memberikan arahan penanganan Covid-19 di  Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Selasa (25/8/2020).

Meski begitu, Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I tahun 2020 mencapai 2,97 persen.

Namun di pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di posisi minus 5,3 persen karena memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita Alhamdulillah di kuartal pertama kemarin berada di posisi 2,97. Tapi di kuartal kedua karena kita melakukan PSBB kita jatuh di minus 5,3 persen," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dapat kembali meningkat.

"Kita harapkan di kuartal ketiga ini insyaAllah kita harus lebih baik dari kuartal pertama sehingga ekonomi kita bisa kita ungkit untuk bisa naik kembali."

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta kepada semua kepala daerah di Provinsi Aceh untuk mengecek bantuan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. 

Bansos yang diberikan pemerintah diantaranya bantuan langsung tunai Desa (BLT Desa), bansos tunai, program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk sembako, subsidi listrik gratis dan bantuan presiden produktif untuk usaha kecil mikro.

Adapun Banpres produktif diberikan kepada 12 juta pelaku usaha masing -masing sebesar Rp 2.400.000 melalui transfer.

"Tolong Pak Gubernur beserta bupati, wali kota, betul-betul dicek betul," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi  berharap dengan stimulus ekonomi, pertumbuhan ekonomi kembali normal.

"Kita harapkan bisa jadi stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kita kembali normal kembali," tutur Jokowi. 

Jokowi juga meminta kepada para Gubernur untuk mengatur rem dan gas dalam mengendalikan Covid-19.

"Selain urusan yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan urusan ekonomi ini gas dan remnya harus dikendalikan betul Pak Gubernur dan jajarannya. Karena memang semua negara mengalami produksi terganggu, supply terganggu, demand terganggu, semuanya terganggu. Semuanya, produksi, permintaan, supply, semua," katanya.