Jokowi Harus Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja Jika Kalah di PTUN

Chandra Iswinarno, Stephanus Aranditio

Selasa, 25 Agustus 2020 | 20:57 WIB
Jokowi Harus Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja Jika Kalah di PTUN
Situasi sidang gugatan surat Presiden Jokowi soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja di PTUN. (Suara.com/Stephanus Aranditio)

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Sipil atas Surat Presiden terkait RUU Ciptaker ke DPR.

Hal itu dikatakan salah satu anggota koalisi sipil yang menamakan diri Tim Advokasi untuk Demokrasi dari LBH Jakarta Charlie Albajili.

"Kalau ini dikabulkan harusnya harusnya Presiden Jokowi mematuhi putusan PTUN dan menarik kembali draft itu ke pemerintah," kata Charlie di PTUN Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dia menjelaskan, surpres itu telah melanggar prosedur dan substansi dari penyusunan draf RUU Ciptaker yang dilakukan pemerintah karena tidak melibatkan masyarakat seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kalau PTUN memutuskan surpres ini batal dan cacat hukum, cacat prosedur, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, seharusnya itu ditarik kembali sampai pemerintah melaksanakan tanggung jawab undang-undang tersebut yakni penyusunannya harus partisipatif, terbuka sejak awal, naskah akademiknya harus melibatkan masyarakat yang akan terdampak ruu tersebut," jelasnya.

Charlie menyebut tidak ada masyarakat sipil baik dari buruh, masyarakat adat, hingga aktivis lingkungan yang dilibatkan dalam perumusan RUU Cipta Kerja.

"Boro-boro dilibatkan di awal, minta informasinya saja tidak boleh, dianggap rahasia begitu, ada banyak sekali masyarakat yang dirugikan karena pemerintah bersikap seperti ini," imbuhnya.

Sidang bernomor gugatan 97/G/2020/PTUN.JKT ini sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi fakta dari koalisi masyarakat sipil yang digelar di PTUN Jakarta, siang ini.

Dalam sidang ini, koalisi mengajukan tiga saksi yang tidak pernah dilibatkan dalam RUU Cipta Kerja antara lain; Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, Wakil Presiden (Wapres) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Iswan Abdullah dan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati.

baca juga

Sidang diperkirakan masih akan berlanjut hingga agenda putusan yang kemungkinan akan dibacakan hakim PTUN pada September 2020, satu bulan sebelum rapat paripurna DPR pengesahan omnibus law.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil menggugat Surat Presiden Joko Widodo terkait pengajuan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 12 Februari 2020.

Empat penggugat yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Buruh Indonesia (KPBI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Dalam gugatannya, mereka meminta PTUN Jakarta untuk menyatakan surat presiden itu batal atau tidak sah dan mewajibkan Jokowi mencabut surat tersebut.

Alasannya, Surpres itu telah melanggar prosedur dan substansi dari penyusunan draf RUU Ciptaker yang dilakukan pemerintah karena tidak melibatkan masyarakat seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara substansi, RUU Cipta Kerja juga dinilai melanggar peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Dasar 1945, hingga 27 dari 54 putusan Mahkamah Konstitusi. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Masyarakat Adat Bersaksi di Sidang: Tak Pernah Dilibatkan di Omnibus Law

Masyarakat Adat Bersaksi di Sidang: Tak Pernah Dilibatkan di Omnibus Law

News | Selasa, 25 Agustus 2020 | 18:34 WIB

Mahasiswa Tolak Omnibus Law Depan DPR Bubarkan Diri, Sempat Blokade Jalan

Mahasiswa Tolak Omnibus Law Depan DPR Bubarkan Diri, Sempat Blokade Jalan

News | Selasa, 25 Agustus 2020 | 18:27 WIB

Demo Tolak Omnibus Law, Massa Mahasiswa Bakar Ban Depan DPR

Demo Tolak Omnibus Law, Massa Mahasiswa Bakar Ban Depan DPR

News | Selasa, 25 Agustus 2020 | 17:32 WIB

Terkini

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

Geger Kasus Makar, Bareskrim 'Obrak-abrik' Rumah Perwira Tinggi Polri di Bogor dan Tangerang

News | Jum'at, 20 November 2026 | 22:15 WIB

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Cegah Kriminalitas, CCTV Pemkot Cilegon Terintegrasi dengan Polres

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 22:00 WIB

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Atlet Angkat Besi Cilegon, Iqbal Sabana Raih Hattrick Emas di Porprov Banten 2026

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 21:56 WIB

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar

Bogor | Jum'at, 20 November 2026 | 21:49 WIB

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

Suasana Mencekam Kecelakaan KA Siantar Ekspres, PT KAI Buka Suara

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:41 WIB

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

HSB Beri Asuransi Dana Nasabah hingga Rp18,27 Miliar, Apa Saja yang Dijamin?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:35 WIB

Waralaba KFC Ajukan Pailit, 1.600 Lebih Karyawan Terancam PHK Massal

Waralaba KFC Ajukan Pailit, 1.600 Lebih Karyawan Terancam PHK Massal

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:28 WIB

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Kontribusi Nyata bagi UMKM, bank bjb Terpilih sebagai Penerima Good Impact Award 2026

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:18 WIB

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer  Ijazah TK hingga S3

Dikritik soal Ijazah DPR, Ahmad Doli Siap Pamer Ijazah TK hingga S3

News | Jum'at, 20 November 2026 | 21:16 WIB

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Saham-saham HSC Dikecualikan dari IDX Commodity 20

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 21:15 WIB

×