Suara.com - Inilah profil Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namanya baru-baru ini menjadi sorotan publik karena terlibat dalam kasus pelanggaran kode etik.
Firli Bahuri dianggap melanggar etika anggota KPK gara-gara menggunakan helikopter mewah milik swasta pada 20 Juni 2020. Saat itu, Firli Bahuri melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan.
Karenanya Firli diduga melanggar kode etik sekaligus pedoman perilaku 'integritas' yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c atau Pasal 4 ayat 1 huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau "Kepemimpinan" pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.
Pada Selasa (25/8/2020), Firli menjalani sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Lalu, siapakah sosok Firli? Berikut profil Firli Bahuri selengkapnya.
Firli Bahuri lahir di Lontar, Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, 8 November 1963. Pria 56 tahun ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.
Kemudian Firli Bahuri menjabat sebagai Kapolres Persiapan Lampung Timur pada tahun 2001.
Pada tahun 2005, Firli menjabat sebagai Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di tahun 2006-2007 Firli menjabat sebagai Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes.
Firli kembali ke Polda Metro Jaya dan menjabat sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat pada 2009.
Pada tahun 2010, Firli menjadi bagian dari Istana. Ia menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemudian Firli Bahuri bertugas sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng dan pada tahun 2012, Firli menjadi ajudan wakil presien Boediono. Tak cukup di situ, pada tahun 2017, Firli dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firli dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan.
Ia pun sempat mendapat penghargaan bintang dua saat menjabat sebasgai Kapolda Sumatera Selatan.
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 29 Maret 2019, Firli tercatat memiliki jumlah total kekayaan lebih dari Rp 18 miliar. Total kekayaan tersebut terdiri dari 8 unit tanah dan bangunan di Bandar Lampung dan Bekasi dan 5 kendaraan pribadi.
TERPOPULER
