Wapres: Pemerintah Ambil Langkah Strategis Jamin Ketersediaan Pangan

Suara.com - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional. Hal tersebut didasari oleh pernyataan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) yang menyebut adanya kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ketersediaan stok pangan nasional harus tetap terjaga untuk masyarakat. Itu disampaikan dalam acara Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020).

"Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga," kata Ma'ruf.

Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah di antaranya ialah intensifikasi pertanian melalui program Panca Usaha Tani yang dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani, penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) serta diversifikasi atau penganekaragaman pangan.

Hal tersebut bisa dilakukan apalagi mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alamnya.

"Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air," ucapnya.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah sebagai program jangka menengah dan panjang melalui pengembangan pangan skala luas atau food estate.

Menurut Ma'ruf, ketahanan pangan sangat perlu ditingkatkan untuk menekan potensi kemiskinan.

Pasalnya, angka kemiskinan di Indonesia meningkat lebih dari 1,6 juta atau 9,78 persen seiring datangnya pandemi. Sehingga jumlahnya saat ini mencapai 26,42 juta orang apabila dibandingkan pada September 2019.

Dengan begitu, pemerintah telah mengalokasikan Rp 203,9 tiriliun untuk program kesejahteraan masyarakat. Selain itu, berbagai langkah juga sudah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan langsung tunai dana desa dan bantuan tagihan listrik.

Cakupan penerima bantuan telah diperluas, yaitu dari 25 persen rumah tangga dengan ekonomi terbawah menjadi 40 persen ekonomi terbawah.