Suara.com - Kementerian Keuangan telah mentransfer dana Rp1 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu daerah untuk keperluan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020. Sisa anggaran bagi KPU dan Bawaslu daerah sebesar Rp3 triliun rencana akan dikucurkan pada pekan depan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pilkada Serentak 2020 membutuhkan anggaran hingga Rp4 triliun. Rencananya pencairan tahap kedua dan ketiga akan dilakukan dalam waktu bersamaan.
"Minggu depan itu lebih kurang Rp3 triliun dibagikan ke KPU, Bawaslu daerah," kata Tito dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional melalui video konferensi, Kamis (3/9/2020).
Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Sehingga pengadaan barang pun bertambah untuk memenuhi syarat protokol kesehatan selama Pilkada berlangsung.
Tito mengungkapkan tempat pemungutan suara di TPS harus ditambah seiring adanya pembatasan pemilih dalam satu TPS dari 800 menjadi 500 orang. Karena penambahan TPS itu, maka peralatan pun harus ditambah seperti peralatan TPS dan alat pelindung diri atau APD.
"Ditambah lagi permintaan KPU, Bawaslu untuk alat-alat perlindungan diri bagi penyelengara, pengawas, pengamanan dan masyarakat pemilih," tuturnya.
