REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah pakar tampil dalam webinar yang diselenggarakan Political and Public Policy bertajuk "Indonesia Terancam Krisis Pangan."
Ketika berbicara di awal webinar, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga ketersediaan stok pangan.
Dia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian sebagai salah salah satu garda terdepan dalam upaya penanganan dampak Covid-19, dituntut melakukan langkah nyata untuk menjamin ketersediaan pangan.
Sedangkan pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso menyoroti pentingnya sektor pangan dan kaitannya dengan stabilitas politik, kerusuhan sosial, dan isu lainnya.
Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia mengatakan krisis pangan yang pernah terjadi saat rezim Presiden Soekarno dan setelahnya, Presiden Soeharto.
Di era Soekarno, tepatnya setahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah saat itu sempat membantu negara India memenuhi kebutuhan pangan. Pada waktu itu, Indonesia mengekspor setengah juta ton beras ke India.
Kemudian sekitar tahun 1950-an, pemerintah mulai meningkatkan produksi pertanian hingga ke target swasembada pangan. Tapi di akhir tahun 1950-an, harga beras meroket karena produksi beras mengalami penurunan.
Dwi mengatakan saat itu krisis pangan mulai menghantui stabilitas politik. Awal mula krisis pangan disebabkan produksi beras menurun hingga akhirnya negara bergantung kepada impor.
“Kita jadi negara di akhir tahun 50-an atau menjelang 60-an, kita menjadi negara impor terbesar di dunia pada saat itu, dengan nilai impor 800 ribu ton sampai 1 juta ton per tahun. Dan ini relatif ironis, karena ketika setelah setahun merdeka kita ekspor,” kata dia.
Food crisis terjadi di Indonesia sampai tahun 1964. Bahkan krisis pangan tersebut memicu terjadinya social unrest di banyak tempat di negeri ini.
“Lalu apakah ini sebenarnya kejadian yang memicu kejadian tahun 65? Kalau kesimpulan kami sih, karena food crysis sebelum tahun 65 ini menduduki posisi penting. Karena apa? Ketika masyarakat lapar segala hal bisa dilakukan,” kata Dwi.
Hal serupa, kata Dwi, terjadi ketika ketika rezim Soeharto berkuasa. Hal tersebut bisa dilihat di tahun 1997, di saat Indonesia mulai bergantung kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Ini kalau kita lihat antara impor dan produksi, tahun 97 Indonesia mengalami kekeringan yang besar, lalu produksi turun relatif tajam, dan kemudian kita melakukan impor beras sepanjang sejarah pada tahun 98 sebesar 6,4 juta ton. Dan memicu krisis besar juga,” kata dia.
Tapi, kata Andreas, pandemi Covid-19 tidak akan sampai membuat Indonesia mengalami krisis pangan sehingga tak perlu takut. Sudah ada antisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian.
Langkahnya seperti meningkatkan kapasitas produksi dengan mempercepat musim tanam II, mengembangkan lahan rawa dan upaya lainnya.
Untuk itu, kata dia, dalam mendukung upaya lumbung pangan, Kementerian Pertanian juga mulai menggarap metode pertanian pola integrated farming.
Dengan menerapkan zero waste yang belakangan ini banyak ditekuni petani untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan secara holistik dalam satu lahan.
Pola integrated farming ini merupakan pengelolaan pertanian terpadu, dimana dalam satu hamparan dibudidayakan banyak komoditas yakni padi, sayur, ayam, lele, sapi dan komoditas pangan lainnya.
"Dalam mewujudkan kemandirian pangan Kementan juga sangat mendukung petani dalam melakukan metode pertanian integrated farming dengan zero waste yang artinya penggunaan eksternal input diminimalisir, apa yang ada di dalam di institusinya diputar agar efisien di sisi input," kata dia.
Kementerian Pertanian menyatakan keseriusan mereka mendorong pengembangan pola integrated farming melalui pemberian bantuan Kredit Usaha Rakyat, bantuan bibit dan sarana produksinya lainnya.
Pola ini menjadi model untuk dikembangkan di berbagai daerah sehingga ketahanan pangan nasional didukung semua daerah dan terjadi peningkatan kesejahteraan petani secara holistik di seluruh wilayah Indonesia.
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli menjelaskan sejak dinyatakan pandemi, dia sudah mulai menyarankan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran strategis dalam penanganan Covid-19.
Dia menilai pemerintah tidak fokus dalam melakukan relokasi anggaran.
Menurutnya, ada tiga fokus yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pertama anggaran untuk fokus melawan virus corona dari segi kesehatan secara besar-besaran, fokus pemberian bantuan bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, serta fokus peningkatan produksi pangan.
Untuk itu, Rizal menyarankan agar peningkatan produksi pangan menjadi hal penting untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas di tengah pandemi. Sebab, pandemi juga mengancam terjadinya krisis pangan sehingga perlu tindakan untuk memitigasinya.
Pertanian menjadi sektor yang memungkinan untuk terus berproduksi karena risiko terkena virus corona di perdesaan lebih kecil ketimbang perkotaan. Selain itu, produksinya tak butuh waktu lama sekitar dua bulan hingga empat bulan.
"Yang penting saat ini kita ada stok pangan yang cukup sehingga rakyat kita tidak kelaparan kalau nanti krisis ini berkepanjangan," kata dia.
Sayangnya, menurut Rizal, pemerintah tidak fokus pada ketiga hal tersebut. Melainkan, tetap meninginginkan banyak program dan proyek berjalanan beriringan, yang menurutnya itu malah membuat pandemi makin sulit teratasi
"Tapi begitu saya lihat angka-angkanya, kagak nyambung, karena masih bikin proyek ini, proyek jalan, proyek ibu kota baru, macam-macam. Yah jelas nggak ada uang kalau mau semuanya. Padahal dalam krisis kita perlu prioritas, perlu fokus," kata dia.
Ditambahkan, pemerintah sekarang perlu belajar dari penanganan krisis ekonomi di tahun 1998. Saat itu pengerjaan proyek-proyek besar dihentikan untuk sementara. Kemudian, setelah dua tahun perekonomian kembali pulih barulah proyek-proyek tersebut dijalankan lagi.
Rizal mengatakan jika pemerintah banyak mengerjakan program dan proyek dalam penangangan pandemi di tengah terbatasnya kapasitas fiskal, maka yang akan terjadi adalah terus dilakukan penambahan.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie bicara terkait produksi beras Indonesia turun 2,63 kuta ton selama 2019 dan ini perlu diantisipasi.
Dia menyayangkan luas baku lahan pertanian di Indonesia tersisa 7,1 juta hektare pada 2018. Padahal menurut BPS, sensus pada 2013, lahan masih seluas 7,75 juta hektare.
Jerry juga menyentil terjadinya penurunan produksi beras.
"Contoh di Jatim dan Jateng yang mana terjadi penurunan produksi beras terus terjadi pada 2018 di Jawa Tengah produksinya mencapai 10,4 juta ton pada 2018 dan turun menjadi 9,6 juta ton pada 2019. Jatim 10,2 pada 2018 turun 9,5 juta ton pada 2019 serta di provinsi lainnya," kata dia.
Jerry berharap pemerintah mencontoh Kota Sukabumi di saat pandemi corona dengan membangun kampung tangguh dan zona ketahanan pangan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Kendati menurut dia lahan pertanian terbatas 1.300 hektare dan hanya mampu memenuhi 35 persen warga Sukabumi.
Selain itu, dia menjelaskan sistem pertanian 4.0 Vietnam dengan menerapkan sistem sawah ekologis, dimana 7.800 petani di Vietnam diberikan bibit.
"Bayangkan kampanye dan papan iklan pertanian membuat negara ini menjadi negara kedua terbesar di dunia pengekspor beras setelah India. Ongkos produksi beras Indonesia 2,5 kali lipat dari Vietnam," ujarnya.
Tapi, dia optimistis Kementerian Pertanian akan surplus 6 juta ton tahun ini. "Tentunya ini perlu didukung," kata dia.
Jerry pun mencontohkan Vietnam saat membuat kebijakan liberalisasi pasar pertanian. Negara itu meningkatkan ekspor beras sebesar 4,2 persen pada tahun 2019 dengan total pendapatan ekspor hampir 2,8 miliar dolar AS (sekitar Rp39 triliun).
"Sedangkan, Vietnam bisa menghasilkan beras dengan biaya produksi sebesar Rp1.679 per kilogram. Biaya produksi beras di Indonesia juga lebih tinggi dari Filipina (Rp3.224 per kilogram), Tiongkok (Rp3.661 per kilogram), India (Rp2.306 per kilogram), dan Thailand (Rp2.291 per kilogram)," kata Jerry.
Ketika berbicara webinar P3S, Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria menjelaskan bahwa terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mendorong kemandirian pangan disaat pandemi corona.
Solusi jangka pendek dapat dilakukan pertama, perlindungan petani seperti pertama kebijakan logistik agromaritim dan rantai pasok pangan yang melibatkan BUMN pangan, koperasi dan swasta.
Arif menuturkan sistem logistik memerlukan inovasi berbasis teknologi 4.0 khususnya blokchain. Kedua, memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaringan pemasaran daring.
Ketiga, stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan, dan keempat skema perlindungan dan jaring pengaman sosial.
Untuk jangka menengah solusinya perlu adanya gerakan produksi skala rumah tangga, adanya produk substitusi impor misalnya mie berbahan baku wortel, bayam, dan jagung. Kemudian, adanya penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian dan perikanan secara spasial diiringi pola pertanian presisi berbasis teknologi 4.0.
Selain itu perlu adanya reforma agraria dan pengendalian konversi lahan sebagai prasyarat kemandirian pangan dalam bentuk land refrom dan access reform.
"Kemudian perlu mempercepat regenerasi petani melalui petani milenial. Rata-rata petani kita berusia 47 tahun, maka 5 sampai 10 tahun lagi mungkin ada krisis tenaga kerja sektor pertanian. Oleh karenanya inovasi Pertanian 4.0 diperlukan. Perlu solusi mengatasi food loss dan food waste dan terakhir adalah inovasi pertanian 4.0," kata Arif
Indeks pangan pangan global Indonesia ini saat ini masih berada di bawah negara-negara seperti Malaysia, Thailand dan juga Vietnam. Kemudian di Global Hunger Indeks Score, Indonesia juga masih di bawah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Disebutkan perlu waktu 10 tahun untuk mengejar agar setara dengan posisi Thailand saat ini.
"Jadi kalau 10 tahun lagi skor Global Hunger Index kita 9,7 mungkin Thailand sudah poin 5 atau 4 setara dengan posisi Jepang saat ini. Jadi kita dengan negara Asean sudah miliki ketertinggalan," kata dia.
Begitu pula jika dilihat food sustainability index, Indonesia berada di bawah Zimbabwe dan Ethiopia. Padahal 20 tahun lalu jika mendengar kata Ethiopia maka yang terbesit adalah kelaparan. Namun sekarang Ethiopia sudah bangkit dan memiliki food sustainability yang jauh lebih tinggi dari Indonesia.
"Saat saya bicara di FAO beberapa waktu lalu, ternyata Afrika punya strategi dahsyat sekali untuk rekonstruksi pembangunan pertanian dengan teknologi terkini dan suksesnya sudah nyata saat ini," kata dia.
Mengenai ketersediaan pangan selain ada isu produksi juga tak lepas dari adanya masalah food loss dan food waste atau pangan yang terbuang dan pangan yang menjadi sampah. Indonesia sendiri jadi kontributor kedua terbesar di dunia sebagai kontributor food loss dan food waste setelah Arab Saudi.
"Kalau kita panen padi di sawah itu yang tercecer sampai 17 persen, kalau itu diselamatkan saja maka ketersediaan pangan kita sudah bisa teratasi. Apalagi ditambah dengan konsumsi tidak buang-buang makanan saat pesta pernikahan dan saat maka di rumah. Kalau konsumsi kita bisa tekan 4% waste-nya atau terbuangnya maka bisa meningkatkan ketersediaan pangan," kata dia.
Makanya, kata Arif, momentum untuk meneguhkan kemandirian pangan. Kondisi eksternal tidak kondusif untuk terima barang impor pada saat yang sama Indonesia harus percaya diri bahwa kemandirian pangan jadi keniscayaan.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan Presiden Jokowi perlu membuat kebijakan membeli produk pangan petani, kemudian diberikan kepada masyarakat secara gratis.
"Pak Jokowi, tolong negara bisa membeli produk pangan petani dan berikan gratis ke rakyat," katanya.
Dia menekankan monopoli dan kartel adalah urusan negara. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebelum membuat kebijakan itu, pemerintah perlu membentuk Badan Pangan Nasional.
"Kalau pun tidak ingin membentuk badan baru, pemerintah bisa menjadikan Bulog sebagai badan pangan. Artinya mengembalikan peran Bulog seperti zaman Orde Baru yang tugasnya menentukan harga eceran tertinggi," kata Daniel.
Oleh karena itu, bila negara mampu membeli 1 juta ton gabah petani dengan harga Rp4.200 per kilogram maka pemerintah cukup menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 triliun.
"Ini bisa menanggung perut 65 juta rakyat selama sebulan," kata dia.
Ketua DPP PKB itu mengatakan jika negara bisa membeli 3 juta ton gabah petani, pemerintah cukup menyiapkan anggaran Rp12,6 triliun untuk menopang kebutuhan beras 195 juta warga selama sebulan.
Dia berharap anggaran untuk membeli gabah petani bisa dimasukkan dalam rencana penambahan anggaran yang nilainya mencapai Rp1.000 triliun.
"Mohon dari rencana penambahan anggaran Rp1.000 triliun, selamatkan perut dan pangan rakyat," kata dia.
TERPOPULER