Anies Tarik Rem Darurat PSBB, Jangan Lagi Jadi Ajang Adu Kuasa dan Wewenang

Suara.com - Mempertimbangkan perkembangan dampak penyebaran Covid-19 yang tak kunjung membaik, Gubernur Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali memberlakukan peraturan sosial berskala besar total seperti pada masa awal pandemi. PSBB total mulai berlaku pada 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya karena Anies tidak menerangkan hal itu dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020), malam.

"Dengan melihat keadaan darurat ini nggak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi, inilah rem darurat yang harus kita tarik, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu bukan lagi masa transisi tapi PSBB seperti awal dulu dan melakukan rem darurat dan semua kegiatan harus kembali dilakukan di rumah," kata Anies.

Keputusan Anies untuk menarik tuas rem darurat mendapat tanggapan kritis sekaligus menohok dari pengamat politik Denny Siregar. Dia menyinggung kembali sejumlah aksi pengumpulan massa di Ibu Kota Negara tanpa menaati protokol kesehatan secara ketat, tetapi tidak mendapatkan tindakan tegas dari aparatur pemerintahan Anies.

"Gua pasti dukung kebijakan PSBB di Jakarta.  Kalau kemarin-kemarin Anies juga tegas melarang kumpul-kumpul massa. Tapi nggak. Demo buruh dibebaskan. Deklarasi KAMI diijinkan. Kumpul-kumpul dalam jumlah besar, didiamkan. Terus sekarang ketika dia "tarik rem darurat" gua harus bilang wow gitu?" kata Denny melalui akun Twitter @Dennysiregar7 yang dikutip Suara.com.

Dia juga menyindir pembangunan monumen peringatan Covid-19 berbentuk peti mati di berbagai tempat di Jakarta.

"Habis peti mati, terbitlah rem darurat," katanya.

PSBB total yang akan segera diberlakukan di Jakarta didukung oleh banyak kalangan. Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang selama ini mengkritisi kebijakan Anies yang dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggar Covid-19 menulis: “Jakarta PSBB darurat!! Stop kegiatan semua!!”

Akademisi Hendri Satrio melalui akun Twitter @satriohendri pun ikut berpendapat. Dosen Universitas Paramadina Jakarta itu memberikan dukungan pemberlakuan PSBB. “PSBB Total lagi! Okelah!”

Sedangkan politikus Partai Demokrat Zara Zettira Zr berharap rencana pemerintah Jakarta menunda rencana untuk mengizinkan bioskop beroperasi lagi karena keadaan belum memungkinkan untuk itu. “Semoga wacana buka bioskopnya nggak jadi,” katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai langkah pemberlakuan PSBB total sudah tepat. Menurut dia keadaan yang berkembang sekarang terjadi akibat kampanye new normal yang terlalu dini.

Menurut Hidayat Nur Wahid keputusan Anies untuk mengatasi Covid-19 agar efektif, perlu didukung. Dia mewanti-wanti jangan lagi menjadikan pandemi sebagai ajang adu kuasa dan wewenang.

“Karena faktanya Covid-19 bukan semakin landai, tapi makin mengkhawatirkan, korbannya makin banyak, di Jakarta juga di luar Jakarta,” kata wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi PKS.

Anies menekankan keadaan sekarang sudah mengkhawatirkan. Keputusan kembali ke PSBB total merupakan langkah untuk menyelamatkan warga Jakarta.

Jika keputusan tidak diambil, Anies khawatir kapasitas tempat tidur dan ruang rawat rumah sakit khusus penanganan Covid-19 tak mampu menampung pasien lagi.

Jakarta memang mempunyai fasilitas kesehatan yang besar dengan 67 rumah sakit rujukan, jumlah dokter yang lebih banyak dibanding rata-rata rumah sakit di daerah lain, namun saat ini sudah melebihi ambang batas kerawanan sebesar 80 persen dari ketersediaan.