Dukung Anies PSBB Total, Ketua DPRD: Jatuhi Sanksi Setegas-tegasnya

Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendukung keputusan Gubernur Anies Baswedan menerapkan kembali aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

Ia meminta agar dalam penerapannya Pemprov harus bisa memberikan sanksi tegas.

Menurutnya saat ini tidak perlu lagi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang PSBB. Pasalnya mereka sudah pernah menjalaninga sebelum masa PSBB transisi.

"Saya menekankan kepada Gubernur agar seluruh pengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi tapi penindakan tegas," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Prasetio mengatakan demi memutus mata rantai penularan corona, Anies harus bisa tegas. Para pelaku usaha yang melanggar aturan ini harus cepat ditindak agar tidak menjadi contoh buruk bagi yang lain.

"Imbau soal Covid-19 kepada warga yang tegas. Begitu pun kepada warga, pertokoan, perkantoran, pengusaha yang melanggar, sanksi setegas-tegasnya," tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Gubernur untuk tidak memangkas tunjangan kinerja petugas yang bekerja di lapangak memerangi corona. Ia menganggap Anies tidak adil jika aturan pemangkasan tunjangan kinerja justru diberlakukan kepada pegawai yang telah bersusah payah melakukan pengawasan dan imbauan di lapangan.

“Seperti PNS di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Mereka itu yang capek di lapangan, dan jangan sampai ada pemotongan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menilai kondisi penularan corona di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Dia menilai PSBB sudah seharusnya diberlakukan dengan mempertimbangkan kasus harian positif yang terus meningkat.

"Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaran virus Corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan," ujar Prasetyo.

Rem Darurat

Anies Baswedan akhirnya memutuskan untuk menarik rem darurat demi mencegah penularan Corona. Keputusan itu yakni menerapkan PSBB yang lebih ketat.

Anies mengatakan, keputusan ini diambil setelah melalukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI. Ia dan jajarannya memutuskan untuk menerapkan PSBB sebelum masa transisi atau pembatasan yang lebih ketat dari sekarang.

Dengan kebijakan ini, maka kegiatan yang sudah sempat diizinkan dengan pembatasan kapasitas kembali dilarang. Misalnya seperti bekerja di kantor, hingga beribadah.

"Kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, yaitu bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).