Infografis
Tengku meminta Ahok menyebut siapa itu kadrun yang dimaksud supaya tidak menimbulkan syak wasangka.
"Enak saja Ahok mengatakan kalau dia diangkat jadi dirut Pertamina, kadrun-kadrun mau demo lagi. Mau bikin gaduh lagi Republik ini. Maksud ente kadrun siapa, Hok? Mereka yang membela Al Qur'an yang ente hina kemarin itu? Lagi pula demo itu hak rakyat yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28," kata Tengku.
Vokabuler kadrun selama ini terkenal dengan kepanjangan kadal gurun. Terminologi ini menjadi tenar setelah hajatan pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2012 sampai pemilu presiden tahun 2019. Kosakata kadrun terkenal menyusul ramai penggunaan kata kampret dan cebong -- term untuk kelompok pro dan oposisi.
Tengku menilai Ahok tidak tahu diri.
"Ahok sebut kadrun akan demo jika dia jadi Dirut Pertamina. Jika benar dia sebut kata "kadrun" sungguh Ahok tidak tahu diri... Ahok, ente diterima tinggal di NKRI saja mestinya sudah syukur... Sadarlah diri..." kata Tengku.
Kembali ke substansi kritik Ahok
Pertamina menyatakan akan menindaklanjuti kritik internal dari Ahok mengenai perbaikan manajemen.
“Sebagai komisaris utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok) baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Kamis (17/9/2020).
Fajriyah juga menjelaskan Pertamina menghargai pernyataan Ahok sebagai komisaris utama yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan.
Baca Juga: Tengku Bilang Ucapan Ahok Hina Umat: Denny, Ruhut, Veronica Dkk Disentil
Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi dan pembenahan yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif, kompetitif.
Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Pertamina dan grupnya, kerja sama dengan PPATK, dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi dalam laporan Antara berpendapat kritik dari Ahok bermaksud agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan.
“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy.
Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai komisaris utama adalah membasmi mafia migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan komisaris dan direksi BUMN.
