Suara.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok baru-baru ini berkeluh kesah terhadap perusahaan minyak negara tersebut. Salah satunya, terkait lobi-lobi Direksi ke Menteri BUMN untuk meloloskan suatu proyek strategis.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga menjelaskan, direksi tak akan bisa menghadap Menteri untuk bahas sebuah proyek, jika para komisaris tak menyetujui proyek yang akan dijalankan.
"Jadi mau lobi apapun ke Menteri kalau komisarisnya engga setuju ke menteri saya rasa engga bisa," ujar Arya dalam sebuah diskusi secara virtual, Minggu (20/9/2020).
Menurut Arya, sebuah korporasi maupun BUMN punya mekanisme sendiri dalam menentukan sebuah keputusan. Sehingga, keputusan yang diambil buah hasil kesepakatan para direksi hingga komisaris.
![Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan. [Suara.com/M Fadil]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/01/19/85114-wakil-menteri-bumn-arya-sinulingga.jpg)
"Jadi ini kan korporasi, korporasinya punya mekanismenya sendiri jadi ada mekanisme sendiri, memang punya hukum-hukum korporasi sendiri," jelas dia.
Arya menuturkan, saat ini pengawasan komisaris dan anak perusahaan di BUMN sudah sangat ketat.
Dengan begitu, para direksi tak bisa main-main lagi untuk memasukkan direksi atau membuat anak perusahaan secara diam-diam.
"Justru sekarang kita rapikan semua, dulu banyak perusahan bikin anak perusahaan itu tanpa persetujuan dari kementerian itu ketat betul, itu bagian dari pengawasan kementerian yang sebagai mewakili pemerintah mengelola BUMN. Dulu mereka bikin anak perusahaan banyak suka-suka, banyak banget yang harus dikerjakan," ucap Arya.
Sebelumnya, Ahok menyebut, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
Baca Juga: Tengku Bilang Ucapan Ahok Hina Umat: Denny, Ruhut, Veronica Dkk Disentil
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.
