REGIONAL:
Suara.com - Sejak ibu kota Indonesia, Jakarta, memberlakukan kembali pembatasan jarak sosial (PSBB) pada Senin lalu (14/9/2020), pengemudi ojek Yosef mengalami penurunan pendapatan hariannya lebih dari 80 persen dalam beberapa hari dan ia hanya membawa pulang sekitar Rp 50.000 rupiah.
Di bawah peraturan yang lebih ketat, sebagian besar tempat kerja harus memerintahkan sebagian besar karyawannya untuk kerja dari rumah, dan meskipun pusat perbelanjaan dapat tetap buka, makan di tempat tidak diperbolehkan.
Warga yang tertangkap di luar tanpa masker akan diserahi tugas bakti sosial atau mendapat denda mulai dari Rp 250.000.
Pembatasan akan diberlakukan hingga Minggu mendatang (27/9/2020), tetapi dapat diperpanjang hingga (11 Oktober), jika ada peningkatan signifikan dalam jumlah kasus Covid-19.
"Jangan diperpanjang lagi, kasihan mereka yang dari kelas menengah ke bawah," kata ayah dua anak berusia 38 tahun itu, seraya menambahkan bahwa dia sudah meminjam uang dari tetangganya untuk bertahan hidup.
Tujuh bulan setelah Indonesia melaporkan kasus pertamanya, negara ini berjuang dengan infeksi yang meningkat. Dilaporkan 4.071 kasus baru pada Selasa (22/0/2020), sehingga totalnya menjadi 252.923, dengan 9.837 kematian. Merupakan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara.
Sekitar 10 juta orang tinggal di Jakarta yang padat, sebuah angka yang meningkat menjadi 30 juta jika termasuk wilayah metropolitan di sekitar kota. Dengan seperempat dari semua kasus di Indonesia, ini adalah pusat penyebaran Covid-19 di 34 provinsi di kepulauan itu.
Sementara negara-negara lain telah berhasil memperlambat penyebaran infeksi dengan penguncian parsial (lockdown wilayah).
Jika melihat kebangkitan dalam kasus-kasus ketika mereka dibuka kembali, Indonesia belum melewati puncak gelombang pertama, menurut Mahesa Paranadipa Maikel, Ketua Kesehatan Indonesia Law Society, badan industri pekerja medis dan ahli hukum.
"Alasannya berkisar dari implementasi setengah hati dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah [hingga] tokoh masyarakat dan pejabat yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi masyarakat juga apatis,” kata Mahesa dilansir laman AsiaOne, Rabu (23/9/2020).
Wabah yang mengamuk telah membebani sistem perawatan kesehatan Jakarta, pemerintah kota awal bulan ini mengatakan ruang isolasi di 67 rumah sakit rujukan Covid-19 telah terisi 77 persen, sementara unit perawatan intensif 83 persen penuh.
Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengonfirmasi ada 302 infeksi di antara stafnya pada Jumat lalu. Sementara Menteri Urusan Agama Fachrul Razi dan mantan duta besar negara untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, juga dinyatakan positif.
Sekretaris Pemerintah Kota Jakarta Saefullah pekan lalu menjadi pejabat senior terbaru, yang meninggal karena penyakit itu.
Warganet Indonesia menyesalkan peningkatan kasus yang terus berlanjut, dengan beberapa mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo karena melonggarkan pembatasan sebelumnya terlalu cepat, di belakang ekonomi yang menurun.
Aturan ketat yang diberlakukan pada April, dilonggarkan pada Juni karena PDB negara itu menyusut 5,32 persen pada kuartal kedua, kontraksi pertama sejak 1999.
Dengan pengangguran diperkirakan akan meningkat menjadi 12,7 juta tahun depan, pemerintah telah menyiapkan Rp 695,2 triliun untuk perawatan kesehatan dan stimulus ekonomi untuk rumah tangga.
"Warga Jakarta menjadi kurang disiplin saat pembatasan dilonggarkan," kata Pegawai negeri sipil Anton Febriawan, yang bekerja sebagai petugas hubungan masyarakat di sebuah lembaga keuangan.
TERPOPULER