Infografis
"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu tiga bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," tuturnya.
Lagipula, kata Hasanuddin, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan keputusan Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Beleid itu berisi, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima. Ayat (2) Panglima sebagaimana di maksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah persetujuan DPR .
"Jadi tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan hal yang biasa. Tak ada hubungannya dengan nobar film G30S/PKI. Jadi jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya," kata Hasanuddin.
Kenapa isu komunis muncul terus?
Dalam sejarah politik di Indonesia, ada rupa-rupa stigma yang biasa digunakan. Misalnya komunis, intoleran, dan radikal.
Menurut analis politik dari lembaga Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam stigma merupakan strategi mendiskreditkan rival politik.
"Jika dilihat dari kacamata politik tentu tak lepas dari motif kepentingan apa latar belakang munculnya stigma tersebut," kata Arif Nurul Imam kepada Suara.com, Rabu (16/9/2020).
Di zaman Orde Baru, stigma komunis digunakan untuk mendiskreditkan kalangan yang melawan penguasa.
Sejumlah tokoh agama sering mengangkat isu komunisme. Bahkan, beberapa waktu lalu ada yang menyebut penusuk ulama Syekh Ali Jaber merupakan suruhan orang komunis.
Baca Juga: Kesaksian Ketika Jenderal Gatot Baru Diangkat Jadi Panglima TNI
"Soal itu, bisa jadi dikait-kaitkan meski bisa jadi tidak terkait. Memang kita memiliki sejarah kelam soal relasi komunis dengan ulama yang saling berhadapan," kata Arif.
