Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, melihat ada gerakan menganggu kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dari Januari hingga Agustus 2025.
Terbaru, upaya struktural mendelegitimasi Prabowo tersebut terlihat dari kenaikaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 di sejumlah daerah.
Bahkan imbas dari kebijakan tersebut terjadi demo berakhir ricuh, semisal terjadi di Kabupaten Pati dan Kabupaten Bone.
Menurut Syahganda, permasalahan mengenai pajak juga pernah menimbulkan keramaian pada awal tahun. Di mana ada rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen yang belakangan dibatalkan Presiden Prabowo
"Kalau saya kan melihat bahwa gerakan-gerakan yang mengganggu kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini kan sudah dimulai dari Januari 2025 dengan isu PPN 12 persen kan, pajak," kata Syahganda.
"Sekarang kan di Pati dan di Bone yang ribut juga masyarakat pajak juga, dan isu pajak itu kan isu paling sensitif untuk membuat rakyat marah ya kan. Marah di bulan Januari, marah di bulan Agustus," katanya menambahkan.
Pandangan tersebut disampaikan Syahganda dalam podcast di YouTube Forum Keadilan TV dengan judul "Bisikan Istana: Penggalangan Opini Buruh Prabowo Digarap Sejak Januari 2025".
Selain karena permasalahan pajak pada Januari dan Agustus, Syahganda mengatakan ada permasalahan lain yang membuat gaduh dan menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat sepanjang tahun ini.
Ia menyebutkan contohnya, mulai dari polemik tambang nikel di Raja Ampat, hingga empat pulau milik Aceh yang hendak masuk wilayah Sumatra Utara.
Baca Juga: 'Ini Ganjil Sekali!', Dokter Tifa Bongkar Keanehan di Balik Pemeriksaan Kasus Ijazah Jokowi
Persoalan-persoalan tersebut belakangan dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak Istana yang turun langsung.
Menurut Syahganda segala polemik yang terjadi dari bulan pertema hingga bulan kedelapan memang sengaja diciptakan.
"Jadi keributan-keributan itu selalu diciptakan agar Prabowo ini tidak bisa tenang. Delegitimasi sehingga menggeser," kata Syahganda.
Syahganda berpandangn semua keributan yang terjadi memang bertujuan meruntuhkan legitimasi kepemimpinan Prabowo.
Ada upaya untuk membuat rakyat merasa kesal terhadap presiden, imbas dari keributan yang ada.
"Pada akhirnya menggeser kecintaan rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Yang tadinya orang misalkan cuma kesel kepada Jokowi, sekarang sudah kesel juga kepada Prabowo," kata Syahganda.
