Soleman Ponto: Revisi UU Kejaksaan Tak Kurangi Kewenangan Penyidikan Polri

Revisi Undang-Undang ini juga dianggap mengadopsi struktur organisasi kekuasaan kehakiman yang dianut dalam sistem hukum common law. Dalam hal ini, polisi sebagai pembantu jaksa dan jaksa sebagai hulp-magistraat. Hal tersebut berbeda secara fundamental dengan sistem KUHAP yang menganut mixed system.

Ponto menambahkan, revisi Undang-Undang Kejaksaan perlu dilakukan, walaupun revisi Undang-Undang KUHP yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 kekinian masih berjalan.

"Menurut saya ini sama dengan mana duluan ayam atau telur. Kalau jaksa sudah pada posisinya, maka yang lain akan menyesuaikan," beber Ponto.

Sementara itu, mengenai potensi gugatan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Konstirusi jika Revisi Undang-Undang Kejaksaan disahkan sebelum RUU KUHP, dia mengatakan, sebaiknya hal itu tak perlu ditakutkan.

“Ini kan Potensi, bisa jadi bisa tidak. Kalau jadi ya pasti akan dihadapi dengan argumen yang logis,” pungkas dia.