Tokoh Publik Berikan Contoh Baik: Kalau Dia Sendiri Tukang Kompor Ya Repot

Siswanto

Jum'at, 09 Oktober 2020 | 14:03 WIB
Tokoh Publik Berikan Contoh Baik: Kalau Dia Sendiri Tukang Kompor Ya Repot
Pakar psikologi politik Hamdi Muluk [Antara]

Suara.com - Pakar psikologi politik Hamdi Muluk mengharapkan tokoh publik memberikan contoh yang baik, bukan malah melakukan provokasi terhadap massa dengan menyebarkan hoaks.

"Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri tukang kompor ya repot, apalagi follower-nya banyak, umatnya banyak,” ujar Hamdi Muluk, Jumat (9/10/2020).

Apalagi, kata dia, provokasi biasanya terkait dengan dua hal utama, yakni hoaks atau fake news, kemudian dilanjutkan ke teori konspirasi.

Menurut dia berita-berita bohong ini adalah yang paling sering, baru kemudian teori konspirasi, jika keduanya digabungkan untuk kemudian digiring ke arah provokasi.

Dia menuturkan bahwa masyarakat harusnya disadarkan, diajak untuk berpikir cerdas agar tidak cepat percaya hoaks dan teori-teori konspirasi.

Ia mengingatkan pentingnya mengecek dulu kebenaran dari berita-berita yang ada, karena dengan teknologi sekarang hal tersebut bisa dimuat degan mudah.

"Bisa saja itu diedit sedikit-sedikit kemudian dimasukkan ke grup WA, ke sosmed. Covid sekarang juga gitu, anjuran pemerintah untuk pakai masker dan jaga jarak mereka malah bilang ’Covid itu tidak ada, konspirasi, akal-akalan China dan Yahudi biar kita wajib vaksin’, katanya. Kan seperti itu berita yang beredar," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Hamdi Muluk menyarankan agar informasi yang ada itu diimbangi untuk menangkalnya.

Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi UI itu menyarankan literasi digital penting untuk dilakukan sedini mungkin, sejak dari TK.

Karena. katanya, media sosial ini sangat susah sekali dikontrol dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena sekarang medan pertempurannya adalah di internet, di media sosial.

"Kominfo, Badan Siber, BNPT, polisi dan badan-badan keamanan itu harus melakukan monitoring dan sebisa mungkin ditangkal meskipun memang sulit. karena memang ini tantangan-nya sekarang. Nah Kominfo dan Badan Siber perlu untuk memantau ini, mana yang perlu dimatikan dan seterusnya," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Rekam Jejak Mubahalah: Ahmad Dhani hingga Rizieq Shihab, Kini Syekh Ahmad Al Misry Ditantang

Rekam Jejak Mubahalah: Ahmad Dhani hingga Rizieq Shihab, Kini Syekh Ahmad Al Misry Ditantang

Entertainment | Kamis, 23 April 2026 | 20:40 WIB

Laras: Yang Mulia, Mohon Bebaskan Saya dan Tunjukkan Negara Ruang Aman untuk Perempuan Bersuara

Laras: Yang Mulia, Mohon Bebaskan Saya dan Tunjukkan Negara Ruang Aman untuk Perempuan Bersuara

News | Senin, 05 Januari 2026 | 15:54 WIB

Rangkul Tokoh Publik, Puan Maharani Minta Maaf! DPR Janji Transformasi Usai Gelombang Protes

Rangkul Tokoh Publik, Puan Maharani Minta Maaf! DPR Janji Transformasi Usai Gelombang Protes

News | Jum'at, 05 September 2025 | 08:06 WIB

Pendidikan 7 Tokoh Publik Perumus "17+8 Tuntutan Rakyat", dari PTN Ternama hingga Harvard

Pendidikan 7 Tokoh Publik Perumus "17+8 Tuntutan Rakyat", dari PTN Ternama hingga Harvard

Lifestyle | Selasa, 02 September 2025 | 10:23 WIB

Nama Cak Imin dan Mendes Diseret Yusril di Sidang MK, Bandingkan Politisisasi Bansos dan Dana Desa

Nama Cak Imin dan Mendes Diseret Yusril di Sidang MK, Bandingkan Politisisasi Bansos dan Dana Desa

Kotak Suara | Selasa, 02 April 2024 | 13:37 WIB

Terkini

Krisis Pascagempa Filipina, Warga Mindanao Bertahan di Tengah Pemadaman Listrik Massal

Krisis Pascagempa Filipina, Warga Mindanao Bertahan di Tengah Pemadaman Listrik Massal

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 07:55 WIB

KPK Lebih Dulu Selidiki Kasus Korupsi MBG Sebelum Kejagung Tetapkan Tersangka

KPK Lebih Dulu Selidiki Kasus Korupsi MBG Sebelum Kejagung Tetapkan Tersangka

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 07:24 WIB

Prabowo Minta Maaf Proses Dubes Negara Sahabat Molor, Wamenlu: Jadwal Presiden Padat

Prabowo Minta Maaf Proses Dubes Negara Sahabat Molor, Wamenlu: Jadwal Presiden Padat

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 07:21 WIB

Pemerintah Hormati dan Tindak Lanjut Pemecatan Ketua Ombudsman Hery Susanto

Pemerintah Hormati dan Tindak Lanjut Pemecatan Ketua Ombudsman Hery Susanto

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 07:14 WIB

Istana Rilis Buku Presiden Solusi, Klaim Prabowo Punya 108 Jawaban untuk Indonesia

Istana Rilis Buku Presiden Solusi, Klaim Prabowo Punya 108 Jawaban untuk Indonesia

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 07:06 WIB

Wamensos Minta Aceh Utara Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Wamensos Minta Aceh Utara Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

News | Senin, 08 Juni 2026 | 21:44 WIB

Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat

Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat

News | Senin, 08 Juni 2026 | 21:40 WIB

Ungkit Jasa Misi PBB, 4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Hukuman Ringan

Ungkit Jasa Misi PBB, 4 Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Hukuman Ringan

News | Senin, 08 Juni 2026 | 21:18 WIB

Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah

Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah

News | Senin, 08 Juni 2026 | 21:15 WIB

Pastikan MBG Berbasis Sains, Nanik S Deyang Rekrut Profesor Gizi Masuk Jajaran BGN

Pastikan MBG Berbasis Sains, Nanik S Deyang Rekrut Profesor Gizi Masuk Jajaran BGN

News | Senin, 08 Juni 2026 | 21:02 WIB