Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian angkat bicara terkait aksi 1310 tolak UU Cipta Kerja yang digelar beberapa ormas seperti PA 212, Front Pembela Islam (FPI) dan GNPF Ulama.
Selain menolak UU Cipta Kerja, massa aksi 1310 ini juga menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.
Dia menganggap, aksi ini bukan gerakan moral melainkan sebuah gerakan politik.
"Ya itu gerakan politik, bukan gerakan moral yang murni ingin menguji sebuah kebijakan," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Selasa (13/10/2020).
Donny menuturkan bahwa tidak sejarah Presiden manapun mundur lantaran karena produk perundang-undangan. Pasalnya produk undang-undang dibuat bersama antara pemerintah dan DPR.
"Karena tidak ada presiden mundur hanya karena sebuah perundang-undanganan yang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Tidak ada di dalam sejarah presiden mundur gara-gara sebuah produk perundang-undangan, yang mana itu pekerjaan bersama antara parlemen dengan pemerintah," ucap dia.
Karena itu, Donny menilai bahwa tuntutan massa 1310 tak masuk akal.
"Jadi ini yang harus diperhatikan artinya tuntutan Jokowi atau presiden mundur itu kelewatan dan tidak masuk akal," katanya.
Sebelumnya, massa aksi 1310 yang berasal dari Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, PA 212, FPI, hingga GNPF Ulama menggelar demonstrasi, salah satunya menolak UU Omnibus Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020). Mereka datang dengan berbagai tuntutan.
Tak hanya itu mereka datang dengan berbagai atribut seperti panji-panji bendera hingga poster besar. Salah satu yang menarik yakni spanduk yang terpasang di atas mobil komando.
Spanduk itu bertuliskan 7 tuntutan ANAK NKRI terkait UU Omnibus Ciptaker. Salah satu yang menjadi sorotan yakni meminta agar Presiden Joko Widodo mundur.
Berikut tulisan dalam spanduk itu:
- MENDUKUNG AKSI RAKYAT TOLAK UU CILAKA DI INDONESIA
- STOP KEZALIMAN TERHADAP RAKYAT
- BEBASKAN SEMUA PELAKU AKSI ANTI UU CILAKA YANG DITANGKAP DAN STOP PENYIKSAAN TERHADAP MEREKA
- MENDORONG SEMUA ELEMEN BANGSA UNTUK BANGKIT
- SEGERA BATALKAN UU CILAKA
- MENUNTUT JOKOWI MUNDU
- MENUNTUT SEMUA PARTAI PENDUKUNG UU CILAKA UNTUK SEGERA MEMBUBARKAN DIRI
TERPOPULER
