Sepak Terjang Moeldoko, Ketum Demokrat versi KLB Jadi Sorotan Seiring Pelantikan AHY

Suara.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendadak menjadi sorotan seiring pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).

Moeldoko pun kini satu lingkaran di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama AHY. Padahal Moeldoko dan AHY punya jejak konflik di kepengurusan Partai Demokrat.

Perseteruan keduanya bermula sejak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Maret 2021. Moeldoko merupakan Ketua Umum Demokrat versi KLB, sementara AHY versi yang lama.

Bahkan, ketidakhadiran Moeldoko dalam pelantikan AHY menjadi Menteri ATR/BPN menuai perbincangan. Meskipun pada akhirnya Moeldoko buka suara jika dirinya sedang menjalankan tugas negara sebagai pembicara forum FAO di Sri Lanka.

Lantas siapakah Moeldoko, Ketum Demokrat versi KLB jadi sorotan seiring pelantikan AHY?

Profil Moeldoko
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko lahir pada tanggal 8 Juli 1957 di Kediri, Jawa Timur. Sejak 17 Januari 2018 hingga saat ini, ia menjabat Ketua Staf Presiden (KSP). 

Moeldoko merupakan anak bungsu dari 12 bersaudara dari pasangan Moestaman dan Mas’fuah. Moeldoko menikah dengan Koesni Harningsih dan memiliki dua orang anak yang bernama Randy Bimantoro dan Joanina Rachma.

Sejak kecil, Moeldoko hidup dengan kekurangan yang jauh dari pusat kota. Kemudian, ia berhasil untuk memasuki Akademi Militer.

Moeldoko menjadi Ketua Umum terpilih Partai Demokrat periode 2021-2024. Meski pada akhirnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali atau PK tentang kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko. 

Sebelum menjabat KSP, dia terjun ke dalam politik dengan bergabung ke dalam Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina pada 26 Desember 2016.

Pada 17 Januari 2018, Moeldoko menggantikan Teten Masduki menjadi KSP oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia kemudian meneruskan jabatannya sebagai KSP di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Moeldoko merupakan alumni dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1981 dengan predikat terbaik dan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa.

Selama di militer, ia telah memperoleh tanda jasa antara lain: Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.

Moeldoko pernah terlibat dalam beberapa penugasan seperti Operasi Seroja Timor-Timur (1984) Konga Garuda XI/A, Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura-Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992).

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Moeldoko menjabat sebagai Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD dan Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).

Pada tahun 2010, Moeldoko menjabat sebagai Pangdiv 1/Kostrad, Pangdam XII/Tanjungpura, dan Pangdam III/Siliwangi. Pada tahun 2013, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Selain lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Moeldoko pernah mengeyam pendidikan di Universitas Indonesia.

Pada tahun 15 Januari 2014, ia meraih gelar doktor pada program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia dengan judul “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)”. Ia lulus dengan mendapatkan predikat sangat memuaskan.