Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mendesak Menteri Mahfud MD, Menteri Airlangga Hartarto, Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, dan BIN untuk menjelaskan soal tuduhan bahwa Cikeas berada di balik layar demonstrasi menentang UU Cipta Kerja.
Desakan ini sudah disampaikan Andi Arief berulangkali melalui media. "Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak Mahfud, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY, dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," katanya, Rabu (14/10/2020).
Menanggapi desakan Andi Arief, Mahfud MD justru menanyakan balik dan meminta Andi menyebutkan kapan Mahfud MD, Airlangga, Luhut, dan BIN menuduh keluarga Cikeas merupakan dalang demonstrasi.
Jika ada buktinya, Mahfud MD mengatakan siap menangani.
"Klarifikasi macam apa yang diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," katanya.
Dijawab demikian, Andi Arief kemudian hanya mengatakan: "Terimakasih Pak Prof Mahfud."
Pernyataan SBY
Mantan Presiden SBY meminta Airlangga, Luhut serta BIN untuk menjelaskan ke publik mengenai siapa sesungguhnya yang dimaksud aktor yang menunggangi dan membiayai demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Klarifikasi dari mereka, menurut ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sangat penting supaya pemerintah tidak dianggap ikut menyebarkan hoaks, selain itu membuat sesama anggota masyarakat menjadi saling curiga. "Tidak bagus. Karena kita harus percaya dengan pemerintah kita," kata SBY dalam channel YouTube berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini, Senin (12/10/2020).
"Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN tidak masalah. Saya nggak yakin kalau BIN selama ini menganggap saya sebagai musuh negara, saya kira nggaklah ya," kata SBY.
SBY berharap kalau membiayai dan menunggangi demonstrasi dianggap negara sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum dan hukum harus ditegakkan, seharusnya pelakunya diumumkan ke publik supaya tidak menjadi informasi simpang siur.
"Saya yakin kalau beliau-beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," kata SBY.
Andi Arief ketika itu melalui media sosial menegaskan lagi permintaan SBY.
"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Pandjaitan, dan Pak Prof. Mahfud MD dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoaks ke masyarakat," kata Andi Arief.
Isu dalang di balik demonstrasi menjadi polemik setelah disampaikan Airlangga di sebuah program TV pada Kamis (8/10/2020). Tetapi Airlangga tidak menyebut secara eksplisit siapa sesungguhnya yang berada di belakang demonstrasi.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya," kata Airlangga.
Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Selasa (13/10/2020), menyebutkan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja ditunggangi pihak asing.
"Saya ngga yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Nggak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada," kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra.
Menurut dia banyak peserta asing yang belum membaca UU Cipta Kerja dan termakan hoaks.
"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," kata Ketua Umum Partai Gerindra.
Prabowo mengatakan hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Bahkan, ia menyebut, dalangnya berasal dari luar negeri.
"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," kata Prabowo.
TERPOPULER
