REGIONAL:
Suara.com - Putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid geram dengan aksi anggota Satpol PP yang memperlakukan warga Pubabu Besipae, Nusa Tenggara Timur dengan tidak bermartabat.
Ibu-ibu ditendang dan dibanting Satpol PP. Padahal, mereka hanya ingin mempertahankan tanah adat mereka yang hendak digusur pemerintah.
Kegeraman Alissa disampaikan melalui akun Twitter miliknya @alissawahid.
Menurutnya, aparat tidak berhak melakukan kekerasan terhadap rakyat. Terlebih hingga membahayakan jiwa rakyat.
"Dalam situasi berhadapan dengan masyarakat yang tidak bersenjata, tidak selayaknya aparat keamanan bertindak tak bermartabat dan membahayakan jiwa rakyat seperti ini," kata Alissa seperti dikutip Suara.com, Jumat (16/10/2020).
Alissa sangat menyayangkan tindakan aparat yang sangat represif terhadap rakyat. Dalam kasus ini, rakyat melakukan perlawanan terhadap petugas demi mempertahankan tanah adatnya.
"Apalagi mereka yang sedang mempertahankan tanah adatnya," imbuhnya.
Konflik Tanah Adat Besipae
Video aksi kekerasan terhadap warga Besipae NTT viral di media sosial. Dalam video yang beredar berdurasi 2 menit 36 detik, tampak sejumlah warga perempuan dan petugas dari pemerintah saling beradu mulut.
Sedangkan di sisi lain beberapa warga terlihat sedang berkelahi dengan kaki dan tangan dengan sejumlah petugas serta beberapa orang dari kelompok pemerintah yang mengenakan pakaian sipil.
Seorang perempuan sempat terjatuh setelah ditendang beberapa orang lain dari kelompok pemerintah, sementara seorang warga lain tergeletak dan terlihat tak sadarkan diri setelah tubuhnya ditarik hingga membuatnya terhempas ke tanah.
Tokoh masyarakat Pubabu Besipae Niko Manao, ketika dikonfrimasi membenarkan tindakan represif yang dilakukan Pemprov NTT dan aparat keamanan dalam sengketa lahan warga tersebut.
“Betul ada konflik lagi yang terjadi kemarin sekitar jam 12.00 siang antara warga dan pihak Pemerintah Provinsi NTT,” kata Niko Manao saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).
Niko Manao juga membenarkan sebuah video yang beredar di media sosial yang berisi kekerasan fisik terhadap warga yang dilakukan petugas dari Pemerintah Provinsi NTT.
Ia mengatakan, bentrokan tidak bisa terhindari saat petugas Satpol-PP dan Dinas Peternakan Provinsi NTT turun untuk melakukan kegiatan di lahan tersebut.
Namun warga menolak dengan alasan bahwa lahan tersebut masih berstatus sengketa sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan di dalamnya, sehingga berujung pada bentrok fisik.
"Beberapa warga kami perempuan yang terluka. Ada ibu-ibu yang dicekik di leher hingga masih ada luka yang membekas," ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT Marius Jelamu juga membenarkan adanya konflik tersebut namun ia membantah bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah di Pubabu Besipae.
“Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat sehingga tidak mungkin menyengsarakan rakyat,” katanya.
Ia mengatakan dalam seluruh kebijakan pembangunan, pemerintah berusaha agar kerja sama antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.
TERPOPULER