Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan MUI sudah dilibatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia, termasuk dalam proses pengadaan vaksin Covid-19.
Hal in dikatakan Ma'ruf saat melakukan dialog dengan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa Brotoasmoro dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/10/2020).
"Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin, termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi," ujar Ma'ruf.
Terkait kehalalan vaksin Covid-19, Ketua MUI non aktif itu menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal.
Sertifikat halal kata Ma'ruf, harus dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia.
"Apabila itu halal, itu kan tidak menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yg memiliki otoritas, dalam hal ini MUI," ucap dia.
Meski dmeikian, Ma'ruf mengatakan jika vaksin terbuat diproses dalam keadaan darurat diperbolehkan belum memiliki sertifikat halal.
"Tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa iya ini boleh digunakan karena keadaannya darurat, tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI," kata dia.
Baca Juga: Survei: 70,7 Persen Yakin Vaksin Merah Putih Dapat Akhiri Pandemi Covid-19
