Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan bahwa vaksin Covid-19 yang akan diimpor pemerintah bisa langsung disuntikkan meski belum ada satu pun kandidat vaksin yang lolos uji klinis.
Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia menjelaskan bahwa pada masa darurat kesehatan seperti saat ini memungkinkan untuk menyuntikkan vaksin dengan syarat emergency use authorization atau EUA yang ditujukan pertama pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.
"Pada masa pandemi Covid-19 ini memungkinkan diberikannya emergency use of authorization (EUA) sesuai dengan peraturan BPOM No 27 Tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat terhadap vaksin dan obat untuk penanganan Covid-19," kata Lucia dalam jumpa pers virtual dari Lawan Covid19 ID, Kamis (15/10/2020).
Meski memiliki syarat EUA, dokter Lucia memastikan pihaknya tetap akan menjamin keamanan dan efektivitas dari vaksin ini, termasuk mengawasi realisasi importasi impor, produksi dan distribusi obat secara berkala.
Menurutnya, terhadap vaksin yang diberikan EUA harus didukung bukti keamanan khasiat dan mutu yang memadai. Sehingga sudah dapat digunakan meski harus tetap dilakukan pemantauan khasiat dalam populasi yang lebih besar serta keamanan yang lebih ketat.
"BPOM sangat hati-hati dalam percepatan ketersediaan obat dan kepastian untuk mendapatkan akses terhadap vaksin ini," ujarnya.
Saat ini tim BPOM tengah berangkat ke China untuk melakukan inspeksi terhadap tiga produsen vaksin Covid-19 yang ditargetkan pemerintah, antara lain Cansino, G42/Sinopharm dan Sinovac yang sudah mendapatkan Otorisasi Penggunaan Darurat atau EUA dari China.
Rencananya, vaksin dari Sinovac akan dibeli sekitar 143 juta dosis bekerjasama dengan BUMN PT Bio Farma.
Kemudian Sinofarm sebanyak 15 juta dosis, serta Cansino sebanyak 100.000 dosis vaksin pada akhir Desember 2020 dan 15 juta dosis di tahun 2021.
Baca Juga: BPOM Gandeng MUI Menuju China, Inspeksi Proses Pembuatan Vaksin Covid-19
