Tinjau Lokasi, DPRD DKI Permasalahkan Batas Pelabuhan Marunda

Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih
Tinjau Lokasi, DPRD DKI Permasalahkan Batas Pelabuhan Marunda
Aktivitas pembangunan dan operasi dermaga di pelabuhan Marunda. (ist)

Di lokasi, anggota dewan mempermasalahkan soal batas pada pembangunan pelabuhan antara PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN Persero dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Suara.com - Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara/KBN DPRD DKI Jakarta melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Marunda yang tengah bersengketa. Di lokasi, anggota dewan mempermasalahkan soal batas pada pembangunan pelabuhan antara PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN Persero dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Ketua Pansus KBN DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, ada ketidaksesuaian batas kanal antara Pelabuhan yang dibangun PT KCN dengan lahan PT KBN. Meski demikian, reklamasi pelabuhan tetap saja dilanjutkan.

"Setelah peninjauan, ditemukan adanya kanal antara batas KBN dan reklamasi yang ternyata tidak lengkap, hanya sepotong. Terus pembangunan masih berjalan terus," kata Pandapotan di lokasi, Selasa (20/10/2020).

Karena itu, Pandapotan menyebut Pansus akan memanggil semua pihak terkait hal ini. Ia ingin mendengarkan informasi lengkap dari kedua belah pihak dalam waktu dekat.

Baca Juga: Pansus Banjir DKI: Rekomendasi Sudah Dibikin, Terserah Anies Mau atau Gak

Minggu depan kita panggil lagi semua pihak, dari PT KTU, PT KBN dan juga PT KCN untuk menjelaskan," jelasnya.

Menurutnya, batas pelabuhan yang sedang dibangun PT KCN menjadi salah satu pemicu polemik yang terjadi berkepanjangan. Karena itu ia memerlika peninjauan langsung untuk melengkapi data yang ada.

"Selama ini kami baru mendapat informasi, gambaran dan foto-foto saja. Makanya hari ini kami langsung melihat lokasi untuk mengumpulkan semua data-data yang akan kita dalami lagi," tuturnya.

Setelah selesai memanggil, Pandapotan berhadap agar rekomendasi Pansus KBN bisa secepatnya rampung. Dengan demikian maka polemik yang terjadi sejak tahun 2015 silam bisa dirampungkan.

"Artinya pihak swasta juga tidak terganggu dia punya investasi, pihak KBN juga tidak terganggu sebagai BUMN kita, begitupun Pemprov juga tidak merasa teraniaya dengan perlakuan sepihak yang katanya berkali-kali surat yang dikeluarkan tidak ditaati," tuturnya.

Baca Juga: Warga Jakarta Menolak Tes Covid-19 akan Didenda Rp 5 Juta

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi membantah ada tumpang tindih antara lahan Pelabuhan dengan lahan milik KBN. Ia mengaku sudah menyampaikannya kepada DPRD DKI.

Komentar