- Ketua DPRD DKI berkomitmen kawal janji Gubernur Pramono Anung lepas saham PT Delta Djakarta.
- Mekanisme swap saham dengan pemerintah pusat tengah dikaji agar tidak menyalahi aturan hukum.
- Dividen Rp100 miliar dinilai tidak signifikan dibanding total PAD Jakarta yang mencapai puluhan triliun.
Suara.com - Wacana pelepasan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta kembali bergulir.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan komitmennya untuk mengawal janji kampanye yang pernah disampaikan Gubernur Pramono Anung terkait hal tersebut.
"Tentu kami akan bermusyawarah," ujar Khoirudin di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa proses pelepasan saham tersebut harus dilakukan melalui kajian hukum yang sangat mendalam. DPRD tidak ingin mengambil langkah terburu-buru yang berisiko memicu persoalan legalitas di kemudian hari.
"Tentu kami tidak gegabah, karena kalau salah langkah ini berdampak hukum," lanjut Khoirudin.
Salah satu opsi yang sedang dikaji serius adalah mekanisme tukar guling aset atau swap saham dengan pemerintah pusat.
Beberapa contoh aset yang dilirik untuk penambahan saham adalah PT JIEP atau PT KBN, yang selama ini sudah dikerjasamakan dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Tapi ini semua baru lintasan berpikir. Kami akan melakukan kajian, yang terbaik yang mana, yang aman secara hukum, yang tidak merugikan Pemda DKI Jakarta," jelas Khoirudin mengenai skema tersebut.
Terkait aspek ekonomi, Khoirudin menyebut bahwa keuntungan dari perusahaan bir tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan bagi Jakarta.
Baca Juga: Pramono Anung Blak-blakan di Depan Gubernur Lemhannas: Ada Pihak yang Ingin Jakarta Tetap Banjir!
Dividen yang diterima dari PT Delta Djakarta dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.
"Ada Rp100 miliaran. Kalau signifikansinya Rp100 miliar per Rp70-an triliun PAD, rasanya tidak signifikan," pungkas politisi PKS tersebut.
