Suara.com - Anggota DPRD Jakarta fraksi PDI-P, Johnny Simanjuntak, mengatakan ada anggota dewan yang trauma jika rapat di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Salah satu alasannya karena khawatir tertular virus corona.
"Ada teman- teman yang trauma di DPRD, karena sudah ada yang kena corona," kata Johnny ketika dikonfirmasi Jumat (23/10/2020).
Alasan itu kemudian dijadikan untuk memindahkan lokasi rapat pembahasan anggaran ke Puncak, Bogor.
Johnny mengaku awalnya sempat mempertanyakan tujuan dari pemindahan lokasi rapat yang sebenarnya bisa digelar secara daring.
"Saya kalau soal hal-hal kayak gitu termasuk kritis karena ngapain sih ke sona?. Tapi kemarin saya lihat amati, karena usul saya kan daring," ujar Johnny.
Kendati demikian, usul Johnny dimentahkan dan rapat digelar di Puncak. Namun ia pun juga bisa menerima alasan itu karena hotel Grand Cempaka bisa menampung banyak orang dan dinilai lebih aman dari penularan Covid-19.
"Nah jadi ada dua pandangan, termasuk saya di awal juga maunya daring. Tapi memang yang di grand cempaka masuk akal juga. Karena suasana di grand cempaka itu lebih luas kan. Orang enggak menumpuk," jelasnya.
Menurutnya jika dipaksakan digelar di gedung DPRD, maka banyak anggota dewan yang absen. Sebab banyak yang trauma karena sudah pernah ada kejadian penularan corona di gedung wakil rakyat Jakarta itu.
"Di sana memang betul-betul orang itu bisa menyebar dan sistem ventilasi ruangan terbuka. Kalau di DPRD pasti rame," kata dia.
Baca Juga: Vaksinasi Dipercepat: Pembelian Vaksin Jangan Ada yang Ditutup-tutupi
Sebelumnya, rapat DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan anggaran yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, ternyata dihadiri sampai 1.000 orang. Padahal, alasan mereka tidak rapat di kantor adalah demi meminimalisir penularan virus corona.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan rapat yang harus dibahas sampai 1.000 orang tidak bisa digelar di kantor. Begitu juga jika menggunakan cara pertemuan daring atau online.
"Rapat virtual sdh dilakukan dengan sekup yang lebih kecil, saat ini rapat Kebijakan Umum Anggaran yang melibatkan 800 sampai dengan 1.000 orang tidak efektif menggunakan virtual," ujar Aziz saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Karena itu, Aziz menilai perlu dilakukan rapat di tempat lain yang lokasinya dinilai lebih aman. Sebab di gedung DPRD, ruangannya lebih tertutup dan aliran udara kurang bagus.
"Dipilih di puncak karena ruang gedung dewan semua tertutup full AC, di puncak terbuka dan ventilasinya bagus," jelasnya.
