Suara.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung karena dinilai lalai.
Selain enam pekerja bangunan, dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejaksaan Agung berinisial NH dan R selaku Direktur Utama PT ARM.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan bahwa NH dan R ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan pengadaan bahan pembersih lantai atau minyak lobi merek, Top Cleaner. Sebab, bahan pembersih lantai tak memiliki izin edar itulah yang menyebabkan bara api rokok mudah menjalar hingga menghanguskan gedung Koprs Adhiyaksa tersebut.
"Dengan adanya kegiatan pengadaan bahan alat pembersih lantai yang tidak sesuai ketentuan, maka terhadap Direktur Utama PT ARM dan PPK dari Kejaksaan Agung juga hari ini kita tetapkan sebagai tersangka yang harus bertanggungjawab terkait dengan penjalaran api yang begitu cepat di Kejagung," kata Sambo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2020).
Sementara itu, enam tersangka lainnya yakni mandor dan tukang yang bekerja di lantai enam Gedung Kejaksaan Agung. Kelima tukang tersebut yakni berinisial T, H, S, K dan IS. Sedangkan satu tersangka yang merupakan mandor yaitu berinisial UAN.
Kelima tukang tersebut ditetapkan sebagai tersangka lantaran merokok saat bekerja hingga menyebabkan kebakaran. Sementara, mandor ditetapkan sebagai tersangka lantaran tidak melakukan pengawasan terhadap tukang sesaat kebakaran akibat bara rokok terjadi pada 22 Agustus 2020 lalu.
"Sehingga kesimpulan penyidik penyebab awal kebakaran di lantai enam itu karena kelalaian dari lima tukang. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok," ungkap Sambo.
Atas perbuatannya para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 188 KUHP. Mereka terancaman dengan hukuman lima tahun penjara.
TERPOPULER
