Suara.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI angkat bicara soal isu penukaran lahan sebesar 256 ribu hektar di Kalimantan Timur dengan pengabadian nama Presiden Joko Widodo menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). KBRI Abu Dhabi menganggap opini yang beredar di media sosial tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
Hal tersebut diungkapkan melalui akun Twitter resmi KBRI Abu Dhabi @kbriabudhabi pada Jumat (23/10/2020). Suara.com pun telah mengkonfirmasi pernyataan pihak KBRI Abu Dhabi tersebut.
"Singkat saja, opini tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Peresmian nama jalan dan masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi murni refleksi pengakuan Pemerintah UEA terhadap peran Presiden Joko Widodo dalam memajukan hubungan bilateral RI-UEA selama ini. Mohon untuk tidak ikut menyebar hoaks," demikian isi cuitannya.
Akun Twitter KBRI Abu Dhabi dihujani permintaan tanggapan dari warganet terkait sebuah cuitan dari Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah. Melalui akun Twitter pribadinya, ia menduga adanya penukaran nama jalan dengan lahan di Kaltim untuk UEA.
Banyaknya permintaan yang diajukan tersebut, pihak KBRI Abu Dhabi mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak sembarang membuat hoaks tanpa bukti mendasar.
"KBRI mengimbau semua pihak agar tidak sembarang mengambil kesimpulan, apalagi membuat hoaks berdasarkan cocoklogi yang serampangan," tuturnya.
"Kita harus objektif menilai sesuatu. Silakan riset dan banyak baca tentang kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI-UEA dalam beberapa tahun terakhir."
Sebelumnya, Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan ada dugaan nama jalan Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab merupakan hasil tukar dengan lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur.
Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020) kemarin.
"Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.
Penukaran lahan 256 ribu hektar atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.
Merah yang bergelut dalam perlindungan lingkungan hidup menyebut proyek ibu kota baru sendiri telah menenggelamkan mimpi dan harapan generasi mendatang untuk menghirup oksigen dari ekosistem Kalimantan.
"Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yang melindas buruh dan lingkungan. Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru," ujarnya.
Merah mengatakan ada sejumlah nama kelompok oligarki yang masuk ke dalam pemilik konsesi di Kaltim yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ), Masayoshi Son dan Tony Blair. Mereka ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.
Sebelumnya, nama Presiden Jokowi diabadikan sebagai nama jalan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab.
TERPOPULER
