Suara.com - Di tengah perang kata-kata antara Erdogan dan Macron, majalah Prancis Charlie Hebdo terbitkan karikatur cabul Erdogan. Ankara kecam publikasi tersebut dengan sebutan “rasisme kebudayaan.“
Turki mengecam majalah Prancis Charlie Hebdo menghidupkan “rasisme kebudayaan“ setelah majalah tersebut pada Selasa (27/10) malam waktu setempat, memajang gambarkarikatur Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di halaman depan edisi terbarunya.
Charlie Hebdo dianggap mengejek Erdogan. Karikatur tersebut menggambarkan Presiden Turki sedang duduk di atas sofa dengan mengenakan kaus dan celana dalam berwarna putih, sambil meminum sekaleng bir, sembari menyingkap rok seorang wanita berkerudung hingga memperlihatkan bokongnya yang telanjang.
“Ooh, sang nabi,“ kata karakter itu.
Sementara karikatur tersebut diberi judul “Erdogan: Secara Pribadi, Dia Sangat Lucu.“
Menanggapi publikasi tersebut, salah seorang juru bicara Erdogan, Fahrettin Altun, melalui cuitannya, "mengutuk upaya paling menjijikan dari publikasi ini untuk menyebarkan rasisme kebudayaan dan kebencian,” tulisnya via Twitter.
Karikatur ini pun sontak semakin memanaskan perselisihan antara Erdogan dan Macron yang meletup sejak beberapa pekan lalu.
Karikatur Charlie Hebdo muncul di tengah perang kata-kata antara Erdogan, Macron, dan pemimpin Eropa lainnya soal sekularisme dan Islam, menyusul aksi teror pemenggalan kepala seorang guru sekolah Prancis, Samuel Paty.
Dia dibunuh setelah memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad buatan Chalie Hebdo saat mengajar di kelas.
“Agenda anti-Muslim Presiden Prancis Emmanuel Macron membuahkan hasil! Charlie Hebdo baru saja menerbitkan sebuah seri yang disebut kartun dengan gambar-gambar tercela yang konon adalah presiden kita,” cuit Altun lagi.
Macron selama ini menegaskan akan tetap berpegang teguh pada tradisi dan hukum sekuler Prancis, yang menjamin kebebasan berbicara yang memungkinkan publikasi seperti Charlie Hebdo dapat dilakukan.
Macron juga mengatakan agama Islam tengah mengalami krisis di seluruh dunia dan meminta warga muslim Prancis agar bersikap loyal kepada konstitusi republik.
Di bawah prinsip-prinsip sekularisme Prancis atau laïcité, institusi keagamaan tidak memiliki pengaruh atas kebijakan publik yang diemban pemerintah. Idenya adalah untuk menjamin kesetaraan semua kelompok agama dan keyakinan di mata hukum.
Macron menuduh minoritas muslim Prancis sedang mengalami “separatisme Islam,” di mana warga lebih menaati hukum Syariah ketimbang konstitusi negara.
Sindir Macron periksa kesehatan mental
TERPOPULER
