REGIONAL:
- Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengalihan status guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di Indonesia.
- Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan guru PPPK Penuh Waktu dapat mengikuti seleksi PNS pada awal tahun 2027.
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan kebijakan seleksi PNS 2027 mencakup guru sekolah, madrasah, hingga TK di Jakarta pada Selasa (18/8/2026).
Suara.com - Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati skema baru penataan tenaga pendidik di Indonesia. Kesepakatan tersebut mencakup pengalihan status guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Hal itu sekaligus pembukaan peluang bagi guru PPPK Penuh Waktu untuk beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2027.
Lantas, apakah proses alih status dari guru PPPK menjadi PNS di tahun 2027 tersebut dilakukan secara otomatis atau harus melalui proses seleksi?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa mekanismenya tetap melibatkan mekanisme seleksi yang dibuka dalam proyeksi pemenuhan kebutuhan guru nasional.
Saat konferensi pers pimpinan DPR RI bersama jajaran pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026), Rini menyebutkan saat ini jumlah guru yang berstatus PPPK sebanyak 995.245 orang.
Adapun jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 231.246 orang.
Menteri Rini menjelaskan, saat ini ada proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi, untuk guru di sekolah berbagai tingkatan, madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.
Dia mengatakan, para guru yang berstatus PPPK paruh waktu akan mempunyai kesempatan diangkat menjadi berstatus PPPK penuh waktu.
Kemudian guru yang berstatus PPPK penuh waktu akan diberi kesempatan ikut seleksi PNS di awal 2027.
"Nanti kita (pemerintah) buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," kata Rini.
Proses alih status melalui seleksi pada awal 2027 ini mencakup cakupan tenaga pendidik yang luas, mulai dari sekolah umum, madrasah, hingga jenjang TK.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang termasuk ke dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu maupun penuh waktu, untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui seleksi pada 2027.
Dasco seusai rapat dengan pemerintah di kompleks parlemen mengatakan, bahwa keinginan guru-guru yang berstatus PPPK untuk bisa diangkat menjadi PNS merupakan aspirasi yang kerap diterima oleh DPR RI dari para guru.
Menurut dia, kesempatan untuk seleksi PNS itu pun bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak (TK).
"Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Dasco.
TERPOPULER
