Suara.com - Pakar Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati mengatakan, masih ada sejumlah kekhawatiran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 pada Desember 2020. Sehingga, mayoritas masyarakat justru meminta adanya penundaan Pilkada hingga tahun depan.
Hal itu ia katakan merujuk beberapa hasil survei terkait penundaan Pilkada. Di mana beberapa hasil survei menyatakan masyarakat yang menginginkan penundaan Pilkada selalu di atas 50 persen. Semisal hasil survei Indikator menyebut 63 persen dan survei Charta Politika menunjukan angka 54 persen.
"Jadi ada banyak sekali kekhawatiran yang masih berkembang di masyarakat sehingga hasil survei cenderung mengatakan untuk menunda Pilkada di tahun berikutnya," kata Mada dalam diskusi daring, Selasa (3/11/2020).
Menurut Mada, kekhwatiran itupula yang kemudian membuat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 menurun. Penurunan partisipasi, kata Mada, tidak hanya diprediksi terjadi pada pemungutan suara, melainkan juga terjadi bagi keikutsertaan masyarakat menjadi bagian dari penyelengara pemilihan.
"Jadi partisipasi mohon tidak dipahami hanya sekadar pada hari H pada pemungutan suara. Tapi juga di setiap tahapan itu sebenarnya sudah mulai bisa kita lihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemilu di tengah pandemi sekarang ini," kata Mada.
Masyarakat yang pada pemilu sebelummya aktif menjadi petugas hingga pengawas TPS kini cenderung berbeda sikap. Kekhawatiran mereka terhadap pandemi Covid-19 menjadi faktor mereka mengurungkan niat untuk berpartisipasi.
Terlebih salah satu syarat menjadi petugas ialah harus menjalani tes Covid-19. Hal itu yang kemudian juga menjadi kekhawatiran masyarakat lantaran takut terhadap hasil tes yang tidak diinginkan.
"Dan juga sebenarnya ada problem yang tidak terkait angsung dengan pandemi Covid 19, yaitu rendahnya honor yang akan diterima. Jadi sudah honornya rendah, juga takut nanti hasil tes covidnya itu negatif," imbuh dia.
TERPOPULER
