Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan yang beda sendiri soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 dari Kepala Daerah lainnya. Anies membuat kebijakan menjadi asimetris atau tak disamaratakan dengan memberikan pengecualian kenaikan gaji bagi sektor yang terdampak pandemi Covid-19.
Terkait itu, Anies mengklaim kebijakan yang ia buat itu tidak melanggar aturan. Ia menjelaskan regulasi yang ia buat itu tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"PP 78 Tahun 2015 itu lah yang menjadi pegangan kita semua. Kita harus melaksanakan PP itu, kan PP nya belum pernah dicabut," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/10/2020).
Menurut Anies, berdasarkan PP tersebut dimungkinkan bagi perusahaan yang sedang menurun pendapatannya untuk tak menaikan UMP. Sedangkan bagi usaha yang berkembang, harus mengikuti kebijakan kenaikan upah.
"Kita di Jakarta mengadopsi kebijakan satu sisi bagi sektor yang tumbuh berkembang mengikuti UMP tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan PP 78/2015 bagi kegiatan usaha yang mengalami penurunan, mereka bisa dengan meneruskan UMP tahun 2020," jelasnya.
Menurut Anies jika tidak dinaikan seluruhnya, maka buruh yang bekerja di sektor yang berkembang di tengah pandemi malah akan merugi. Ia mencontohkan salah satunya seperti usaha pembuatan masker yang meningkat pesat sekarang ini.
"Contoh industri masker tumbuhnya luar biasa selama masa Covid-19, tapi perhotelan kontraksinya kecil," tuturnya.
Sebaliknya, jika ia memutuskan untuk menaikan seluruhnya, maka usaha yang terdampak akan semakin kesulitan. Sebab mereka sudah susah payah bertahan di tengah pandemi dan sekarang harus meningkatkan pengeluaran dengan menambah upah.
"Jadi ini adalah kebijakan asimetris yg menghubungkan kegiatan usaha di masa pandemi. Ada yang tumbuh positif dan negatif, keduanya difasilitasi," pungkasnya.
Baca Juga: Tak Terima Keputusan Ganjar Menaikkan UMP, Apindo Akan Gugat ke PTUN
