REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 paling bermasalah di Jakarta. Namun Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak terima jika cuma Jakarta yang disorot.
Riza mengatakan, penyaluran bansos di Jakarta tidak hanya dilaksanakan oleh Pemprov DKI saja. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga ikut membagikan paket sembako itu ke warga Jakarta.
Pemprov melalui Dinas Sosial membagikan ke Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, lalu Kemensos ke wilayah Jakarta Selatan, Barat, Pusat, dan Utara.
"Di DKI bansos ada dua, satu pemerintah pusat melalui Kemensos dan satu lagi Pemprov DKI melalui Dinsos dan Pasar Jaya," ujar Riza saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2020).
Dengan demikian, maka masalah Bansos itu bisa saja terjadi di pemerintah pusat, bukan Provinsi. Karena itu menurutnya perlu didalami lagi mengenai masalah ini.
"Nanti kami akan lihat laporan di mana, siapa, apa dan bagaimana," jelasnya.
Namun ia menyatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan penyaluran bansos. Tujuannya agar ke depannya tidak lagi ada masalah dan warga yang terdampak Covid-19 bisa terbantu dengan paket sembako itu.
"Prinsipnya kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan terkait bansos," pungkasnya.
KPK sebelumnya mencatat ada ribuan laporan masyarakat terkait masalah penyaluran bantuan sosial dari berbagai daerah selama pandemi Covid-19.
Staf KPK Bidang Pencegahan, Erlangga Dwi Saputro, mengatakan keluhan-keluhan tersebut didapatkan dari data yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos yang dikelola KPK.
"Jaga Bansos telah menerima 1.550 keluhan terkait penyaluran bansos hingga 23 Oktober 2020," kata Erlangga dalam Diskusi Publik: Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya, Jumat (6/11/2020).
Laporan ini berasal dari berbagai kota-kota besar yang memiliki jaringan internet yang baik untuk mengakses aplikasi pelaporan. Di antaranya yakni DKI Jakarta dengan 69 laporan, Jawa Barat dengan 33 laporan dan Jawa Timur dengan 12 Laporan.
Kemudian di level pemerintah kabupaten/kota ada Kota Surabaya dengan 73 laporan, Kabupaten Bogor dengan 47 laporan, dan Kabupaten Tangerang dengan 41 laporan.
TERPOPULER
