REGIONAL:
Suara.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia, sebagai momentum melanjutkan rekonsiliasi yang sudah lebih dahulu dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai Pilpres 2019.
Ia berujar, semua pihak harus melupakan perbedaan untuk fokus mengatasi persoalan bangsa secara bersama.
"Pak Prabowo masuk kabinet adalah momentum awal rekonsiliasi. Kita lupakan perbedaan dan tumbuhkan kebersamaan untuk sama-sama mengatasi persoalan kebangsaan. Kepulangan Habib Rizieq adalah momentum lanjutan untuk memaksimalkan rekonsiliasi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
Habiburokhman memandang tidak perlu kemudian publik merasa risih dengan istilah rekonsiliasi.
"Saya pikir kita semua harus bersikap bijak. Jangan apriori satu sama lain dan jangan risih dengan istilah rekonsiliasi," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menyatakan siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, menurut Politikus Partai NasDem Achmad Effendy Choirie rekonsiliasi tidak perlu dilakukan.
Pasalnya, lanjut Choirie, antara Jokowi dengan Rizieq tidak memiliki kesalahan apapun yang patut direkonsiliasi. Ia memandang, kesalahan hanya sebataa klaim Rizieq yang kerap menyalahkan pemerintah.
"Ya memang tidak perlu rekonsiliasi. Memang salahnya Jokowi apa kepada Habib Rizieq. Rizieq kan karena ulahnya sendiri karena dia selalu menyalahkan pemerintah terus-menerus," kata Choirie kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
Choirie berujar, dalam pandangannya, Rizieq tidak pernah melihat kelebihan pemerintah. Rizieq dianggap hanya melihat hal negatif.
"Nah kok ngajak rekonsiliasi terus gimana. Jadi jangan diplintir lagi seolah Jokowi mengkriminalisasi ulama. Itu kan kebohongan yang luar biasa kepada publik," kata Choirie.
"Mengkriminalisasi ulama itu pembalikan fakta yang luar biasa. Berarti kebohongan kepada publik yang luar biasa," sambungnya.
Habib Rizieq Kasih Syarat
Sejak kemarin ramai isu rekonsiliasi antara Habib Rizieq dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Walaupun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah menegaskan hubungan pemerintah dengan Rizieq Shihab baik-baik saja.
Terkait rekonsiliasi ini, Imam Besar Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pun angkat bicara. Ia menegaskan siap rekonsiliasi namun dengan syarat. Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog.
Menurut Rizieq, jalan perdamaian mustahil bisa terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak.
"Teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya baru rekonsiliasi," kata Rizieq dikutip dari siaran YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
Kemudian, Rizieq memberi syarat lagi, sebelum dialog digelar Ia meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
"Kalau beda pendapat jangan main tangkap, jangan main ditersangkakan. Beda pendapat ayo duduk bersama adu agumentasi, adu alasan, siapa yang kuat," ungkapnya.
Secara terang-terangan, Rizieq juga meminta Jokowi membebaskan para petinggi KAMI yang telah dipenjara.
"Bebaskan para habaib dan aktivis kita. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir, Habib Bahar bin Smith, Dr.Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Bambang Nur Hidayat. Bebaskan para buruh mahasiswa pelajar yang penuhi ruang tahanan," katanya.
TERPOPULER